PEMERINTAHAN

Menteri Jonan Usulkan Subsidi Biaya Sambung Listrik

MONITOR, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa sekitar 265.000 rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak bisa menyambung listrik walaupun di wilayah tersebut ada kabel dan tiang listrik. Informasi ini ia peroleh dari Direktur PT PLN (Persero) yang membawahi provinsi DIY. Jonan memperkirakan Jika semua rumah tangga itu diberikan subsidi akan memakan biaya Rp265 miliar.

Berkaca dari hal itu, dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (19/7) lalu, Jonan mengusulkan solusi yang dapat diberikan Pemerintah kepada golongan rumah tangga itu adalah dengan memberikan subsidi biaya sambung listrik.

Jonan menuturkan, sebenarnya usulan tersebut peenah diutarakannya pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 lalu.

“Saya juga sudah mengusulkan apa subsidinya mau ditambah untuk biaya sambungan listrik golongan rumah tangga R1 450va dan R1 900va non-rumah tangga Mampu (RTM),” imbuhnya.

“Kalau Gunung Kidul (biaya sambung listrik) satu juta rupiah, jika dikali 265.000 rumah itu cuma 265 miliar. ini kecil, wong subsidinya 50-60 triliun,” tambah Jonan.

Jonan menjelaskan bahwa golongan rumah tangga tidak mampu yang akan disubsidi biaya sambung listriknya tidak akan mencapai dua juta rumah tangga. Dengan asumsi maksimal dua juta rumah tangga, dan jika subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar 2 triliun rupiah.

“Taruhlah 1 juta atau 2 juta rumah tangga, total Rp2 triliun. Sedangkan subsidinya hampir Rp60 triliun. Ini sekali diputuskan setahun selesai. Mohon dimasukkan di APBN 2019,” pungkas Jonan.

Recent Posts

Sikapi Penyesuaian BPIH 2027, Menhaj Tekankan Efisiensi Tanpa Turunkan Kualitas Layanan

MONITOR, Banjarbaru - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa Biaya…

24 menit yang lalu

STPK Matauli Perkuat Peran Kampus Maritim, Prof Rokhmin Usulkan Dua Prodi Baru untuk Dukung Ekonomi Biru

MONITOR, Tapanuli Tengah – Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli terus memperkuat posisinya sebagai…

3 jam yang lalu

Komisi VII DPR RI Tinjau PRSU 2026, Dorong Penguatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UMKM Sumatera Utara

MONITOR, Medan – Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pembangunan Prasarana…

3 jam yang lalu

Pakar Intelijen: Hormati Kewenangan Antar-Lembaga, Jangan Ganggu Proses Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta – Pakar Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengingatkan seluruh lembaga negara agar…

6 jam yang lalu

SETARA Institute Desak Presiden Evaluasi Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Penanganan Kasus Korupsi

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan…

10 jam yang lalu

Legislator Soal Polri Bongkar 3 Kasus Korupsi: Tegakkan Hukum Dengan Adil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan 3 kasus…

19 jam yang lalu