Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Surabaya – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mendukung Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 nanti. Kecuali mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan tobatan nasuhannya.
Pemerintahan Jokowi harus mengembalikan Islam menjadi identitas bangsa Indonesia. Sehingga, mempererat kembali persatuan dan kesatuan bangsa
“Makanya saya tidak mungkin dukung Jokowi, tidak mungkin. Kecuali dia (Jokowi) menyatakan tobat nasuha,” kata Fahri, Minggu (22/7).
Hal itu sekaligus membantah terkait adanya informasi yang sempat beredar bahwa Fahri akan mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
Dengan melakukan tobat nasuha itu. Fahri berpandangan tidak akan ada lagi intoleran serta mengadu domba antar umat dan sesama anak bangsa yang belakangan ini terjadi.
“Tidak akan lagi mengadu-adu umat Islam dengan negara, mungkin kita mikir kalau dia tobat nasuha. Tapi kayanya berat, apa dia ngerti kata tobat itu apa,” paparnya.
Sebab, sambung politikus PKS itu, Indonesia akan mudah dipecah belah oleh bangsa lain, jika identitas bangsa dihancurkan. Menurutnya, dengan meredupkan roh Islam, maka Indonesia akan sangat mudah dihancurkan.
“Cara mudah menghancurkan Indonesia adalah redupkanlah dia dari roh Islam maka selesai, sederhana itu. Dicabut nyawa Islamnya itu lalu diadu domba, itu proyek orang untuk menghancurkan Indonesia,” pungkas anggota dewan asal NTB tersebut.
MONITOR, Medan - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, dan dinamika…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat transformasi layanan kesehatan haji melalui kolaborasi lintas sektor.…
MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama…
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menemui ratusan pengemudi ojek…
MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam Biaya…