Sandiaga Berencana Pangkas Jatah Anggaran Infrastruktur DKI

MONITOR, Jakarta – Harga kebutuhan pangan yang terus meroket ternyata cukup membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, pusing tujuh keliling. Agar harga kebutuhan pangan tetap stabil, orang nomor dua di ibukota ini akan mengambil kebijakan mengurangi jatah anggaran infrastruktur.

“Kita bisa kurangi anggaran infrastruktur untuk menambah subsidi pangan,” kata Sandi saat menghadiri diskusi bertajuk Ekonomi Indonesia Kini Di Mata Kwik Kian Gie di Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Rabu (18/7) malam.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan pantauan dan memastikan bahwa komoditas pangan di Jakarta tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan.

“Bisa kita lihat dari harga yang memiliki dampak cukup tinggi adalah tentunya harga ayam, telur, dan nanti akan diikuti dengan harga daging. Nah ini yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan beban kepada masyarakat,” ujar Sandi.

Sandi berjanji, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan pasokan komoditas pangan aman dan terkendali.

Selanjutnya, kenaikan harga ini diharapkan tidak membuat kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Sandi menegaskan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan program unggulannya juga bisa digunakan untuk membeli komoditas pangan dengan harga yang murah.

“Melalui program KJP, kita memberikan distribusi daging dan telur. Dan juga kita nanti memastikan pasokan yang lebih mengarah kepada protein kepada warga Jakarta,” tegasnya.

Diketahui, melemahnya rupiah yang sudah berlangsung hampir tiga pekan ini berdampak pada kenaikan harga-harga pangan. Beberapa komoditas seperti ayam dan telur ayam dinilai merupakan komoditas yang kenaikan harganya paling menonjol.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mendukung rencana wakil gubernur untuk menambah anggaran subsidi pangan bagi warga kurang mampu.

“Disinilah pemerintah harus hadir di saat warga membutuhkan. Soal penambahan subsidi bisa kita ajukan dalam APBD Perubahan,” kata Taufik.