Salah satu pendiri PKS yang kini jadi Caleg PDIP, Yusuf Supendi (net)
MONITOR, Jakarta – Menjadi ‘kutu loncat’ sepertinya tengah ngetren di kalangan politisi saat ini. Ya, tidak sedikit politisi yang memutuskan hengkang kemudian berlabuh di partai lain. Itu dapat dilihat dari nama-nama yang mendaftar calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019 nanti.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengaku tidak heran. Pasalnya, politisi yang pindah atau nyeberang ke partai lain punya alasan masing-masing.
Dan, loncatnya kader ke partai lain diperbolehkan oleh undang-undang. “Memilih mencalonkan diri dari partai mana dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana UU No 7/2017, memang sangat memungkinkan. Tetapi harus betul-betul punya alasan kuat mengapa harus pindah partai,” Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (19/7).
Memang disayangkan, banyak politisi yang bergabung dengan partai tidak didasari dengan ideologi yang kuat. Hal itu bisa menjadi faktor penyebab pindahnya kader ke partai lain.
“Atau, bisa jadi karena ada konflik internal, sehingga membuat kader pindah ke partai lain,” tuturnya.
Fenomena itu, kata Amali, pernah terjadi di Partai Golkar. Saat Pilkada 2015 kemarin, banyak kader partai berlambang Pohon Beringin yang hengkang dan mencalonkan diri dari partai lain.
”Penyebabnya, kondisi internal Golkar saat itu belum kondusif. Nah, bagi kader yang maju di pilkada menganggap sulit menang jika diusung Golkar,” tandasnya.
“Ini jadi pelajaran Parpol. Saya tetap berkeyakinan kalau ikatan ideologisnya kuat, kader tidak mudah pindah. Kalau longgar, pasti pindah. Apalagi ada pertimbangan ada kemungkinan masa depannya dengan PT 4 persen itu, ketersediaan bebagai hal dalam pencalegannya, saya kira menjadi pertimbangan kita sebagai Parpol,” sebut dia.
Ditanyakan dampak bagi kader sebagai kutu loncat, politikus Golkar itu mengatakan semua kembali kepada partai yang dijadikan wadah kader atau calon tersebut bernaung. ”Itu menjadi tugas partai yang sudah ditempati pada saat setelah terpih menjadi anggota legislatif. Untuk memberi pembekalan semaksimal mungkin, tentang hal yang harus dikerjalan saat menjadi anggota DPR, acuannya bagaimana terpilih dulu.” ujar Amali.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung isu perempuan saat pidato di Sidang…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjalankan kekuasaan dengan nilai dan…
Oleh: Imron Wasi*Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang telah digelar pada 19-20 Juli 2025 di Surakarta, Jawa Tengah telahmenghasilkan ketua umum terpilih periode 2025-2030, yaituKaesang Pangarep. Sebelumnya, proses kandidasi ketuaumum PSI ini telah diikuti oleh ketiga kandidat, sepertiKaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI sebelumnya dan putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Ronald A…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI sekaligus Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin…
MONITOR, Batam - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan…
MONITOR, Sintang - Belakangan ini sejumlah pihak termasuk beberapa alumni Pondok Pesantren Darul Ma’arif Sintang…