MONITOR, Jakarta – Kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno, sedang menjadi sorotan. Ini terjadi karena adanya penggunaan anggaran yang tidak baik yang ditunjukan dengan membengkaknya uang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD DKI Jakarta Tahun 2017 yang jumlahnya mencapai Rp13,165 triliun.
Menanggapi persoalan ini, anggota Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua mengatakan, membengkaknya SILPA di tahun 2017 bukan hasil kerja Anies-Sandi melainkan hasil kerja dari Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok beserta wakilnya Djarot.
“Pak Anies tidak bisa disalahkan terkait SILPA anggaran tahun 2017, karena beliau tidak ikut menyusun APBD dan APBD Perubahan DKI saat itu, yang menyusun adalah Pak Ahok,” ungkap Inggard kepada MONITOR, Rabu (18/7).
Kata Inggard, pihaknya menilai pengelolaan keuangan pada saat Gubernur Jakarta dipegang Ahok memang buruk. Dimana terjadi penghematan anggaran disisi lain pendapat terus melonjak.
“Ditambah faktor lain yakni ada sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipilih Ahok-Djarot kinerjanya minim. Hanya bisa menganggarkan tetapi tidak bisa menyerap,” kata Inggard.
Oleh karena itu, Inggard pun meminta kepada Anies untuk mencopot pimpinan SKPD pilihan Ahok, yang tidak bisa bekerja dengan baik. “Para pimpinan SKPD jaman Ahok, hanya bisa menganggarkan namun tak bisa menyerap,”tandas Inggard.
Sekedar diketahui, pendapatan dan penerimaan Pemprov DKI di tahun anggaran 2017 mencapai Rp73,51 triliun. Jumlah tersebut meningkat 102,36 persen dari anggaran sebelumnya.
Fakta ini dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi.
Menurit Michael, pendapatan DKI meningkat Rp14,12 triliun atau 23,78 persen dari realisasi anggaran 2016 yang hanya sebesar Rp59,39 triliun. Belanja dan pengeluaran pembiayaan 2017 mencapai Rp61,05 triliun atau 85 persen dari anggaran sebelumnya.
“Pengeluaran pembiayaan itu meningkat Rp9,36 triliun atau 18,11 persen dari realisasi 2016 yang hanya sebesar Rp51,68 triliun,” kata Michael.
Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017, PAD mencapai Rp43,88 triliun, meningkat Rp6,99 triliun dari 2016 sebesar Rp36,88 triliun. Realisasi pendapatan daerah juga didapat dari dana perimbangan yang mencapai Rp18,96 triliun atau 101,46 persen dari target.
Realisasi belanja daerah yang mencapai Rp51,82 triliun itu dipengaruhi dari efisien pelaksanaan anggaran di SKPD, pengadaan tanah yang mencapai 57,63 persen. Adapun realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp8,71 triliun. Lalu realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp9,2 triliun atau 92,25 persen dari target.
Kalau angka SILPA ada di kisaran Rp13,165 triliun. Besarnya Silpa karena kinerja pendapatan dan penerimaan pembiayaan Pemprov DKI . Ditambah adanya setoran Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat senilai Rp4,3 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi capaian tersebut. Ia bersyukur pendapatan dan pajak DKI menembus target.
“Ini pencapaian pertama kali. Ini good day untuk keuangan DKI. Kita bisa mencapai akuntabilitas keuangan daerah,” pungkas Sandi.
