MONITOR, Jayapura – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengejar program percepatan pembangunan pendidikan di wilayah Papua dan Papua Barat. Diantara program yang tengah digalakkan yakni penyediaan sekolah berasrama, pendidikan kejuruan/vokasi, penuntasan kurikulum 2013, pemberantasan buta aksara, hingga penyediaan tenaga pendidik berkualitas.
Hal tersebut dijelaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Saya harus tekankan, di Papua dan Papua Barat ini, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kerja sama dengan sektor lain khususnya kesehatan. Kita tidak mungkin mencerdaskan anak-anak kalau gizinya tidak baik dan tingkat kesehatannya rendah,” disampaikan Mendikbud, di Jayapura, Senin (16/7).
Berdasarkan hasil pengamatan dan studi, Mendikbud melihat adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, keluarga berperan penting dalam mewujudkan prasyarat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan hal tersebut memerlukan pemahaman dan kerja sama berbagai pihak, khususnya dengan komunitas masyarakat dan adat.
Menteri Muhadjir juga menyampaikan pentingnya kehadiran guru di sekolah, khususnya yang berada di wilayah pedalaman. Ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak guru yang dikelola secara profesional dan proaktif. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga menyinggung perlunya perlindungan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Soedarmo, menyampaikan bahwa kondisi geografis di Papua dan Papua Barat memang menjadi salah satu kendala memajukan pendidikan di bumi cendrawasih. Namun, pemerintah provinsi terus mendorong kerja sama berbagai pihak dalam rangka mempercepat pembangunan manusia.
“Pemerintah Provinsi telah membuat Perda khusus terkait guru dan tenaga kependidikan; yang menjamin peningkatan mutu, kompetensi, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian membuat peta jalan pengembangan pendidikan menengah atas, kejuruan, serta pendidikan khusus serta layanan khusus yang berorientasi pada kompetensi,” ujar Soedarmo.
Dilanjutkannya, bahwa pemerintah provinsi juga telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, dan lembaga masyarakat, untuk melaksanakan pendidikan berpola asrama di lima wilayah adat. Pj. Gubernur menyoroti cukup tingginya angka putus sekolah yang dikarenakan harus membantu orang tuanya mencari nafkah.
“Nanti kita perlu duduk bersama, memecahkan kendala dan permasalahan pada kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan berasrama yang sekolahnya dibangun kementerian,” kata Soedarmo.
Kemudian, pemerintah provinsi juga mengembangkan unit produksi di semua SMK dengan potensi pengembangan sumber daya manusia dan alam di lima wilayah adat. “Dengan prioritas pada magang industri bagi guru produktif dan siswa,” ujar Pj. Gubernur Papua.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan baik pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Papua. Beberapa indikator menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Papua masih memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar tidak tertinggal dari daerah lain.
“Untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat ini kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri,” kata Didik.
Kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidik dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa dihadiri oleh 120 peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat.
Mendikbud mengajak semua pihak agar bergerak bersama dengan sepenuh hati untuk memajukan Papua dan Papua Barat. “Saya mohon dalam koordinasi ini ditemukan langkah-langkah strategis yang bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan Papua dan Papua Barat,” pungkas Muhadjir.
