MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin terus bermanuver untuk bisa mewujudkan mimpinya menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
Cak Imin bahkan sangat percaya diri untuk mendampingi Joko Widodo hingga mengancam PKB akan hengkang daribkoalisi Jokowi. Cak Imin juga bahkan sesumbar kalau tidak memilihnya sebagai Cawapres, kemungkinan besar nanti Jokowi bisa kalah.
Menanggapi hal tersebut, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai apa yang tengah dilakukan Cak Imin tersebut ditengarainya mengandung unsur ancaman. Menurutnya, pemandangan sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukan oleh Ketua Umum Golkar Airlannga Hartarto di beberapa kegiatan.
“Itu namanya mengancam bahkan cenderung menyandra. Apa yang disampaikan cak imin kok berbeda dari statement Airlangga (Ketum Golkar) di beberapa kesempatan,” kata Baidowi saat dikonfirmasi, Sabtu (14/7).
Menurutnya, Cak Imin lebih baik nyatakan sikap tegas untuk dukung Jokowi. Ia sangat menyayangkan jika sikap Cak Imin mau dukung Jokowi dengan embel-embel persyaratan digadang menjadi Cawapres.
“Begini saja tegaskan sikap resmi dulu kalau mau dukung jokowi. Lah ini, dukung Jokowi dengan syarat cawapres,” tukasnya.
Baidowi beranggapan hal tersebut sekarang menjadi polemik terkait nama cawapres jokowi. Menurutnya, para tokoh-tokoh saat ini saling berebut simpatik agar dipilih Jokowi.
“Itulah yang kami hindari dari awal tidak menyebut nama. Cukup kriteria saja dulu. Jika di awal sudah menyebut nama maka yang terjadi adalah saling sandra menyandra,” ujarnya.
Untuk itu ia menyarankan kepada Cak Imin agar bersikap lebih bijak dalam menyikapi polemik sosok cawapres yang akan dipilih Jokowi. Sebab menurutnya yang terpenting adalah membangun koalisi yang solid. Namun ia tidak begitu mengomentari lebih jauh terkait sikap Cak Imin dan PKB itu.
“Padahal kami yang di koalisi sudah bersikap duluan santai saja toh yang mau menggandeng itu jokowi sebagai user. Tak perlu dipaksa-paksa. Karena koalisi itu intinya adalah komunikasi untuk mencapai kesepakatan.Tapi hak PKB sih untuk bersikap begitu,” imbuhnya.
Sementara itu, menurutnya saat ini yang paling penting untuk mencapai hal itu semua ialah bagaimana memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Sehingga persoalan mengenai kalau Jokowi tidak memilih Cak imin itu bisa dikesampingkan dan tidak menjadi ancaman.
“Nggak juga, karena kebutuhan utama adalah syarat 20% kursi atau 25% suara hasil pemilu sebelumnya,” tandasnya.
