MONITOR, Jakarta – Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pereira angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sepuluh orang di Aceh pada Selasa (3/7) malam.
Adapun dua dari pihak yang terkena OTT diantaranya adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Andreas mengaku sangat menyayangkan jika sekelas tokoh masyarakat Aceh seperti sosok Irwandi yang dikenal baik terseret dugaan korupsi. Namun meski demikian, ia menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada proses hukum yang berlaku.
“Ya sangat disayangkan bahwa dalam kapasitas sebagai gubernur, kemudian figur tokoh dari masyarakat Aceh pak Irwandi tertangkap OTT, sehingga saya kira tinggal penegakan hukum,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7).
Andreas menegaskan, PDIP sebagai salah satu partai politik yang menjadi pendukung Irwandi tidak akan memberikan bantuan hukum yang tertangkap tangan karena melakukan korupsi.
“Ya terhadap mereka yang OTT kita tidak memberikan bantuan hukum,” tegasnya.
Posisinya PDIP, lanjut Andreas dalam memberi dukungan pada waktu itu dikarenakan Irwandi meminta dukungan langsung kepada partai berlambang banteng tersebut dan kemudian menang di dalam pilkada.
Namun menurutnya, perihal persoalan menyangkut hukum yang disampaikan pada OTT KPK, itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.
“Partai selalu mengimbau memerintahkan dan menginstruksikan untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang koruptif, tapi ketika itu terjadi itu adalah tanggung jawab masing-masing,” tandasnya.
 Andreas Hugo Pereira merespon terhadap OTT penangkapan yang dilakukan KPK kepada sepuluh orang terciduk pada Selasa (3/7) malam.){kind=link}