Presiden Jokowi menghadiri acara buka bersama di kediaman Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (dok: Zul Monitor)
MONITOR, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan mendapat tanggapan keras dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Hal ini terkait dengan peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019.
“Dan menjadi kewenangan negara (DPR) untuk mengambil sikap, jika ada lembaga pelaksana UU justru melanggar UU nya sendiri,” tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (3/7).
Politikus Golkar itu berpendapat, hal ini bukan soal larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif (Caleg). Akan tetapi, ini soal peraturan yang melanggar UU diatasnya.
“Ini soal peraturan yang melanggar UU di atasnya serta pencabutan mendasar hak warga negara yang diatur dalam konstitusi UUD 1945, yakni hak dipilih dan memilih,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan (Wamen) dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua…
MONITOR, Jakarta - Civitas Akademika UIN Jakarta dalam diskusi bertajuk "Menyoal Sentralisasi Kewenangan Penegakan Hukum…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama memberikan kontribusi signifikan…
MONITOR, Makkah - Arafah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak sah haji seseorang…
Abdul HakimPengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Nusantara Tangerang Dalam dunia politik dan kekuasaan, terdapat strategi…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus HIV/AIDS yang menyerang remaja…