NASIONAL

PDIP Tanggapi Santai Wacana Koalisi JK – AHY di Pilpres

MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat belakangan dikabarkan hendak mengusung Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU terkait periode Wapres. PDIP pun tak khawatir dengan langkah Demokrat tersebut.

“Nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu hasilnya juga belum (JK-AHY). Kan baru asumsi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Ia kemudian menuturkan, sebuah partai politik diukur dari keputusan yang diambilnya. Jika sebuah partai politik telah mengambil keputusan, dikatakan oleh Hasto, masyarakat perlu melihat konsistensi dari keputudan yang diambilnya tersebut.

“Partai poltik kan diukur dari keputusannya, kalau ambil keputusannya kita lihat konsistensinya,” tuturnya.

Sebelumnnya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut putusan MK telah membuat persoalan hukum bagi JK terang benderang dan dia tak bisa ikut calon sebagai cawapres.

“Jika ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia untuk Pak JK sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi Calon Presiden saja,” kata Jansen.

Recent Posts

Bidik 300 Tenant dan 10 Ribu Pengunjung, Expo UMKM Haji dan Umrah 2026 Siap Digelar

MONITOR, Madiun - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mendorong penyelenggaraan Expo UMKM &…

19 menit yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan

MONITOR, Makassar — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui…

12 jam yang lalu

Dari Aspirasi Komunitas Tuli hingga Masuk MTQ Nasional, Kemenag Terus Kembangkan Al-Qur’an Isyarat

MONITOR, Semarang - Pengembangan Al-Qur’an Isyarat di Indonesia terus bergerak maju, mulai dari aspirasi komunitas…

14 jam yang lalu

Menteri Agama Lantik Dirjen Pesantren Pertama dan Empat Rektor PTKN

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…

17 jam yang lalu

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

18 jam yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

20 jam yang lalu