Hanura Kritik Pernyataan Gatot Nurmantyo soal Pemimpin Sumut

MONITOR, Jakarta – Beberapa waktu lalu mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menghadiri acara halal bihalal di Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (23/6). Bersama akbar Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Tengku Zulkarnain, pada kesempatan itu Gatot menyerukan agar warga Sumut tetap menjaga semangat ‘Marsipature Hutanabe’ bahwa orang Sumatera Utara mampu memperbaiki tanah kelahirannya.

Selain itu ia mengajak warga untuk memilih pemimpin dari warga asli di Pilgub Sumut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Rhamdani sangat menyesalkan pernyataan mantan dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal kriteria pemimpin di Sumatera Utara.

“Seharusnya, sebagai seorang ‘Sapta Marga Sejati’, Gatot harus paham, bahwa merah putih itu diatas segala-galanya bukan mementingkan syahwat politik kekuasaan,” kata Benny di Jakarta, Selasa (26/6).

Tidak hanya itu, Benny menegaskan kalau pernyataan Gatot yang mengatakan Sumatera tidak bisa dipimpin oleh orang luar, tidak mencerminkan dirinya (Gatot) sebagai seorang prajurit. Terlebih kata Benny, Gatot merupakan mantan Panglima TNI.

“Dalam konteks berbangsa dan bernegara, warga Indonesia berhak menempati jabatan apapun dimanapun sepanjang masih di wilayah NKRI. Pernyataan Gatot saya menilai sangat tendensius, saya justru perlu curgia, ini seperti ada keperpihakan ke salah satu calon. Mendukung calon itu hak dia, tapi menggunakan isu-isu kesukuan ini perlu dipertanyakan,” imbuhnya.

Ia menilai, pernyataan Gatot seperti itu bisa dicurigai sebagai bagian dari upaya pencitraan dan mencari panggung politik yang akan maju sebagai calon presiden. Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau Gatot kurang memahami aturan konstitusi soal hak yang sama dalam undang-undang mengatur pemimpin daerah.

“Sekali lagi, saya menyesalkan pernyataan Gatot, dia sepertinya kurang memahami dan gagal total soal keindonesiaan. Perlu diingat, jaminan konstitusi kita memberikan hak yang sama. Tidak ada undang-undang atau larangan warga negara memimpin satu daerah. Ingat kedaulatan di tangan rakyat. Bukan dia yang harus ngomong kalau Sumatera Utara tidak boleh dipimpin orang luar,” ujarnya.

Dengan begitu kata dia, sama saja dengan mencederai hak warga Sumatera utara. Menurutnya Gatot harus lebih belajar paham lagi soal hak dan kedaulatan dalam konteks demokrasi. Sebab, dalam politik kekuatan ada pada rakyat.

“Kalau warga mau pilih orang luar gimana. Dia harus belajar lagi soal kedaulatan, dan hak-hak warga, dia juga harus belajar banyak dalam kontek berdemokrasi. Kalau di TNI itu memang apa kata komandan, tapi kalau dalam politik dan pemerintah itu tergantung rakyat. Dia harus merubah mindsetnya setelah keluar dari militer,” pungkas Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.