MONITOR, Jakarta – Puluhan orang yang mengaku perwakilan dari 35 Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), di Kuningan, Jakarta, Jumat (22/6). Kedatangan mereka didampingi oleh Ratna Sarumpaet selaku ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI).
Ratna Sarumpaet menyatakan kedatangan perwakilan masyarakat Jawa Tengah tersebut, bermaksud untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dengan penangan kasus Korupsi E-KTP elektronik yang menyeret Calon Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo.
“Hal ini hanya untuk memastikan kedudukan kasusnya pak Ganjar Pranowo, karena mereka nantinya pada saat di TPS, akan berhadapan dengan gambar pak Ganjar. Hanya untuk menghilangkan keraguan, sekaligus semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa sudah terlibat kasus masih diperbolehkan,” kata Ratna di kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/6).
Aktivis senior ini, mengungkapkan bahwa maksud kedatangannya ke kantor KPK sengaja untuk menemui humas KPK. Namun, ia mengaku karena yang ditemuinya bukan jubir KPK maka Ratna belum bisa membeberkan dari jawaban atas pertanyaan kepada KPK yang jelas.
“Jawabannya masih bersifat normatif,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Ratna juga menyinggung terkait dengan adanya pemanggilan KPK kepada Ganjar Pranowo, namun saat itu ungkap Ratna, ia (Ganjar) meminta untuk dilakukan penangguhan hingga selesai masa Pilkada.
Ratna melihat ada perlakuan yang berbeda oleh KPK apabila melihat kasus yang pernah dihadapi oleh Sandiaga Uno, yang saat itu sebagai calon gubernur DKI yang dipanggil oleh KPK.
“Yang kita dengar pak Ganjar di panggil namun menawar, akan tetapi saat Sandi dipaksa-paksa, harus ontime, kenapa ini ada perlakuan istimewa,” tegas Ratna.
Dengan begitu, Ratna menilai bahwa hal tersebut mengindikasikan sikap-sikap tidak profesional, karena sudah semestinya jika menyangkut kasus korupsi, harus memberikan sikap yang tegas.
“Buat aku ini hanya bentuk pencari keadilan saja, jangan sampai mereka sudah capek-capek melaksanakan pilkada, namun mendapatkan gubernur yamg bermasalah,” tukas Ratna.
Lebih dari itu, Ratna juga begitu amat menyayangkan bahwa pertarungan politik saat ini tidak menunjukan hal lebih baik. Menurutnya, sejauh ini dari 35 kabupaten dan kota yang melingkupi Jawa Tengah setidaknya terdapat 32 kabupaten dan kota yang terjerat oleh lembaga anti rasuah itu.
Meskipun demikian, apabila melihat kondisi yang mendekati putaran pilkada serentak pada 27 juni 2018. Ratna menginbau agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Ganjar Pranowo pernah terlibat dalam kasus e-ktp elektronik. Ia pun berharap tidak ada Gubernur yang terpilih nantinya disandera oleh KPK sebab terseret kasus korupsi.
“Kondisinya saat ini masyarakat dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah bahwa seluruh Indonesia sudah mengetahui, Ganjar Pranowo terlibat kasus ktp elektronik. Harap warga Jawa Tengah kedepannya, tidak menginginkan gubernur mereka nantinya tersandera dengan proses hukum atau kasus korupsi,” pungkasnya.
, di Kuningan, Jakarta, Jumat (22/6).){kind=link}