IDM Sebut Masyarakat Jawa Tengah Inginkan Kepala Daerah Bebas Korupsi

MONITOR, Jakarta – Indonesia Development Monitoring (IDM) mengatakan dari hasil survei yang dilakukan terhadap tingkat elektabilitas pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah jelang Pilkada 2018 nanti.

Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel mengatakan sebanyak 89.2 persen masyarakat Jawa Tengah menginginkan kepala daerah kedepannya tidak terlibat dalam kasus korupsi seperti yang dihimbau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa secara umum masyarakat Jawa Tengah mengetahui korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, sama halnya dengan terorisme. Karena itu secara mayoritas masyarakat Jawa Tengah menginginkan adanya pemerintahan yang bersih (bebas korupsi), sebab dengan korupsi baik langsung maupun tidak langsung berimbas kepada masyarakat,” kata Fahmi, di Jakarta, Rabu (13/6).

Di samping itu, sambung dia, IDM juga melakukan survei dengan memberi pertanyaan secara spontan kepada responden, soal siapakah yang akan mereka pilih jika Pilgub digelar hari ini.

“Jawaban secara top of mind dari 2002 sebanyak 47.3% memilih pasangan Sudirman Said–Ida Fauziah, sedangkan sebanyak 40. 9% persen memilih pasangan Ganjar Pranowo -Taj Yasin dan sebanyak 11.8 persen tidak menjawab,” bebernya.

Tidak hanya itu, lanjut Fahmi, dengan pertanyaan yang sama mengunakan kertas kuisioner dan alat bantu simulasi kartu suara, dalam survei ditemukan bahwa 54.6% memilih pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah sedangkan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dipilih sebanyak 42.8% dan sebanyak 2.6% belum menentukan pilihan.

“Tingginya elektabilitas pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah ada beberapa faktor, dimana 78.2% responden yang berlatarbelakang kaum Nadliyin yang paling memerangi korupsi lebih banyak memilih Ida Fauziah sebagai wakil NU yang berpasangan dengan Sudirman Said yang juga tidak punya pontensi tersangkut kasus korupsi,” sebut Fahmi.

“Dibandingkan dengan Taj Yasin yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang berpotensi tersandung kasus korupsi e-KTP,” ucapnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 28 Mei-4 Juni 2018, dengan jumlah responden sebanyak 2002 warga Jawa Tengah yang tersebar secara proporsional di 35 Kota/Kabupaten sesuai sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2018 yang berjumlah 27.068.125 pemilih.

“Metode penelitian survei menggunakan metodologi kuantitatif dengan wawancara langsung dan pengisian kuisioner. Penarikan sampel dengan metode multistage random sampling berdasarkan total populasi masyarakat yang memiliki Hak Pilih pada saat Pilgub 2018 dengan tingkat kepercayaan 98% dan Margin of Error kurang lebih 2,6%,” pungkas Fahmi.