Pasca Lebaran, Sandi Bakal Rombak Jabatan Besar-besaran

MONITOR, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, rencana Pemprov DKI melakukan rombak jabatan besar-besaran akan dilakukan paska lebaran mendatang. Sandi pun menyebut pencopotan tiga pejabat eselon dua yang dilakukan Jumat (8/6) lalu, sebenarnya tidak mendadak karena sudah direncanakan sebelumnya.

Sandi menjelaskan, pencopotan jabatan kepala SKPD terhadap Indrastuty dari BPPBJ, Tedy Agustino dari Dinas Perumahan, dan Sopan Andrianto dari Dinas Pendidikan, sudah direncanakan cukup lama.

“Pak Gubernur sudah menunjukkan ketegasannya untuk melengserkan pejabat yang kinerjanya kurang bagus. Sebentar lagi pencopotan jabatan akan diikuti lebih banyak lagi,” ujar Sandi pada acara silaturahmi dan buka bersama di kantor Sekretaris Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN di Jl Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Minggu (10/6).

Pada kesempatan ini, Sandi pun menyinggung soal kasus Sumber Waras, orang kedua di Jakarta ini menjelaskan, bahwa kasus pembelian lahan milik yayasan RS Sumber Waras, Grogol, dan lahan di Cengkareng mulai diproses secara hukum.

“Ternyata dua kasus pembelian lahan bermasalah ini nilainya cukup besar, hampir Rp 1,3 triliun. Sedangkan kasus pengadaan pohon imitasi yang cuma Rp 600 juta saja banyak disoroti, apalagi kasus Sumber Waras dan lahan di Cengkareng, harus diusut tuntas,” tandasnya pada acara yang dihadiri puluhan tokoh aktivis LSM dan wartawan.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Sekber M. Taufik mengatakan, pergantian tiga pejabat di lingkungan Pemprov DKI beberapa hari lalu terlalu sedikit.

“Mestinya ada sekitar 80 persen dari 43 SKPD dan puluhan pejabat eselon dua dan satu yang harus diganti, karena sebagian besar kinerjanya memble,” kata Taufik yang juga ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.

Ia mengingatkan kepada Sandi jika SKPD kendor tak segera diperbaiki akan merusak tatanan pemerintahan Anies-Sandi. Menurutnya pemerintahan Anies sudah mulai menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan.

“Hal itu dibuktikan keberhasilan Pemprov DKI mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana selama empat sebelumnya tak pernah dapat opini tertinggi dari auditor negara,” jelas Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI.

“DKI juga telah menunjukkan perbaikan kelola keuangan dengan skema 60 belanja langsung dan 40 persen belanja tak langsung. Kalau sebelumnya 60 persen untuk gaji PNS dan 40 persen untuk belanja langsung,” tambahnya.

Taufik juga meminta Sandi untuk komit menghadiri forum silaturahmi bersama aktivis LSM dan wartawan seperti saat ini.

“Setidaknya diagendakan tiga atau dua bulan sekali untuk bertukar informasi dengan tokoh LSM demi percepatan pembangunan pemerintahan Anies-Sandi,” pungkasnya.