MONITOR, Jakarta – Sebagai perwakilan rakyat dan sesama lembaga tinggi negara, pimpinan DPR dan pimpinan MPR memastikan tetap akan seiring sejalan menciptakan kondusifitas dan stabilitas politik. Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
“MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD merupakan jelmaan rakyat Indonesia. Ketiganya memperkuat sistem check and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tadi saya menyampaikan kepada Ketua MPR dan ketua DPD, mari kita tetap jaga marwah, harkat dan martabat kedua lembaga negara ini agar dengan menjaga semangat ideologi Pancasila,” ujar Bamsoet usai menghadiri acara buka puasa bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo, di kediaman Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat (8/6).
Politisi Golkar ini mengajak para pimpinan DPR dan pimpinan MPR memperbanyak terjun ke lapangan bertemu masyarakat di sisa waktu jabatan. Selain untuk melakukan tugas kedewanan, DPR dan MPR bisa melakukan sosialisasi Pancasila.
“Seperti kita ketahui, saat ini ideologi Pancasila sedang dirongrong oleh ideologi ekstrim dan radikal. Di akhir masa jabatan keanggotaan legislatif, kita jangan segan turun ke berbagai daerah melakukan sosialisasi untuk membumikan Pancasila ke hati masyarakat,” tutur Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet juga mendukung program sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang gencar dilakukan MPR. Program sosialisasi empat pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat diperlukan untuk memupuk serta menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dan kebangsaan seluruh warga Indonesia.
“Empat pilar kebangsaan sebagai pedoman hidup dan pemersatu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap empat pilar tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat memperkuat kerukunan antar anak bangsa,” urai Bamsoet.
Namun, mantan Ketua Komisi III ini tidak menampik adanya perkembangan dan dinamika politik di masyarakat saat ini yang mewacanakan amandemen UUD 1945. Bamsoet memastikan hal itu tidak akan terjadi di periode DPR dan MPR kali ini. Karena selain mengingat sempitnya waktu, masih perlunya kajian mendalam terhadap perlu atau tidaknya UUD 1945 di amandemen kembali.
“Jika Ketua DPR dan Ketua MPR berada satu panggung, seringkali sejumlah pihak mengaitkan dengan rencana amandemen UUD 1945. Wacana mengenai adanya amandemen UUD 1945 memang sudah sejak lama berhembus, namun saya pastikan hal itu tidak akan terjadi di periode ini” pungkas Bamsoet.
