FAN IPB Minta Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta – Forum Alumni Independen Institut Pertanian Bogor (FAN IPB) menegaskan mendukung upaya pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, program peningkatan produksi dan tata niaga pangan yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian tidak boleh dinodai dengan kebijakan impor yang dilakukan Kementerian perdagangan.

“Pangan di indonesia hari ini cenderung menjadi barang komoditas dalam sruktur pasar monopoli oligopolistik ataupun oligopoli monopolistik. Beras adalah komoditas pangan yang sampai hari ini masih dikuasai oleh kartel. Di sinilah esensi mendukung program kedaulatan pangan dan menolak keras kebijakan impor,” demikian ditegaskan Koordinator FAN IPB, Pri Menix Dey di Bogor, Rabu (6/6).

Impor beras merupakan kebijakan Kementerian Perdagangan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Februari lalu. Hasilnya impor beras jilid II sebanyak 500 ribu ton, sehingga total di tahun 2018 mencapai 1 juta ton dengan dalih untuk melakukan stabilisasi harga pangan.

“Kebijakan impor beras yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan ini tentu berdampak langsung pada melebarnya angka kemiskinan petani di desa dan hanya menguntungkan mafia,” ucap Menix.

“Padahal data Bulog, stok saat ini di gudang mencapai 1,5 juta ton. Data Kementerian Pertanian pun produksi rataan beras Indonesia yaitu 2,8 Juta ton dengan jumlah konsumsi rataan itu 2,5 juta ton yang berarti ada surplus beras. Artinya tidak perlu dilakukan impor,” pintanya.

Lebih lanjut Alumni IPB angkatan 45 itu menjelaskan pelaku utama pencari keuntungan dalam impor beras tentu tidak serta merta hanya para pengusaha beras. Akan tetap ada peran serta dari aktor pemerintahan, entah di tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi indikasi rentseeking economy acivity pangan..

“Koordinasi antara Kementan dan Kemendag dalam kasus ini terlihat tidak sedang baik-baik saja. Tata kelola pangan di Indonesia segera dibenahi dengan serius sehingga bentrok kebijakan antar institusi tidak terjadi,” jelasnya.

Karena itu, Menix menegaskan untuk mempercepat terwujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta memberantas lingkaran setan mafia pangan khusus beras, FAN IPB mendorong langkah nyata dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat terbentuknya Badang Pangan Nasional sebagai pusat integrasi tata kelola pangan di Indonesia. Ini sesuai dengan UU No 18 2012 tentang upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia.

“Pembentukan Badan Pangan Nasional menjadi syarat utama jika ingin membenahi tata kelola pangan secara total. Persoalan pangan sangat kompleks, tidak bisa kelancaran pasokan pangan dilakukan Kemendag. Kasihan Kementan yang dituntut tingkatkan produksi pangan, tapi Kemendag pasti keluarkan kebijakan impor dengan alasan klasik untuk stabilisasi harga,” bebernya.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan stok pangan pokok sampai dengan Idul Fitri aman sehingga mampu mencukupi kebutuhan. Pasalnya, Kementan telah menyiapkan stok pangan sejak 3 bulan sebelum bulan Ramadhan sebanyak 20 sampai 30 persen sehingga stok pangan pun dapat dipastikan aman hingga setelah Lebaran.

“Stok pangan pokok sudah disiapkan 3 bulan sebelum Ramadhan sebanyak 20-30 persen. Hingga pasca Lebaran pun masih aman. Seperi beras, bawang merah, aneka cabai, telur, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi,” katanya kemarin saat Rakor dengan Kapolri.

Kapolri, Tito Karnavian menegaskan soal pangan menjadi perhatian bersama dalam rapat tersebut. Sebab ini akan berpengaruh terhadap dampak ekonomi sejalan dengan meningkatnya permintaan ketika Idul Fitri.

“Stok pangan kita aman. Masalah yang diwaspadai distribusi. Jadi jajaran polri yaitu satgas pangan dan inteligen dimonitor setiap hari. Begitu ada kenaikan segera koordinasi dengan pihak yang punya otoritas suplai,” katanya.