BERITA

Belum Terima THR? Tenaga Kerja Bisa Lapor ke Sini

MONITOR, Jakarta – Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran 2018 (selanjutnya disebut Posko Peduli Lebaran 2018).

Posko Peduli Lebaran disiagakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan informasi dan pendampingan pembayaran THR. Hal ini disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang saat meresmikan Posko Peduli Lebaran 2018 di Gedung PTSA Kemnaker Jakarta, Senin (28/5).

“Posko ini tidak hanya menjadi sarana bagi Pekerja/Buruh untuk mengadukan permasalahan THR, Posko tersebut juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR,” kata Haiyani.

Haiyani menjelaskan, Posko Peduli Lebaran 2018 Kemnaker melibatkan dua satuan unit kerja, yakni Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Ditjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3. Dengan melibatkan dua satuan unit kerja tersebut, jelas Haiyani, Posko tidak hanya berperan menjadi tempat konsultasi dan pengaduan, tetapi juga dapat melakukan tindak lanjut aduan yang masuk secara langsung.

“Tidak hanya di tingkat pusat, Posko Peduli Lebaran ini juga tersedia di dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat daerah,” jelas Haiyani.

Sebelumnya, Kemnaker telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018. Salah satu hal yang ditekankan dalam edaran ini adalah imbauan kepada provinsi dan kabupaten/kota membentuk Posko serupa. Pembentukan Posko Peduli Lebaran 2018 di daerah ditujukan agar pemerintah dapat lebih cepat merespon aduan dari masyarakat.

“Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri usai menerbitkan surat edaran tersebut.

Recent Posts

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

44 menit yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

14 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

16 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

20 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

1 hari yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

1 hari yang lalu