Anies Sumringah Pemprov DKI Raih Predikat WTP

MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya manakala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Predikat WTP itu disampaikan BPK dalam acara rapat paripurna dewan, Senin (28/5) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata anggota V BPK, Isma Yatun.

Isma mengatakan, opini yang diberikan berdasarkan kerja profesional pemeriksa. Pemeriksaan keuangan tersebut. Isma menambahkan, tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengeolaan keuangan.

“Namun, bila ada temuan penyimpangan akan disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Dalam batas tertentu temuan tersebut bisa mempengaruhi opini yang diberikan, bisa juga tidak,” katanya.

Beberapa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pemprov DKI telah membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan WTP tersebut merupakan awal untuk melaksanakan kerja berikutnya. ”Ini bukan hasil akhir, tapi merupakan awal untuk melakukan kerja lebih baik ke depan,” kata Anies.

Ia menyatakan terimakasih kepada seluruh aparatnya yang sudah bekerja sesuai dengan baik. “Ini hasil kerja seluruh aparat di unit kerja. Tapi jangan puas dulu.Ini baru permulaan, bukan akhir,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan opini WTP tersebut harus mampu dipertahankan.

“Ini harus dipertahankan,” katanya.

Ia menyebutkan, adanya opini WTP tersebut membuktikan pemprov DKI mampu bekerja sesuai dengan kaidah yang ada.