Penerapan Pertanian Hemat Air Kementan Tuai Apresiasi

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian dinilai berhasil mensosialisasikan pentingnya mengelola sumberdaya air sehingga terhindar dari kebanjiran di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni, SP mengatakan saat ini semua perangkat desa dan petani di desa selalu membicarakan embung untuk memanen air.

Bahkan menurut Syajroni, seringkali masyarakat secara mandiri membangun embung secara swadaya setelah memahami peran penting embung bagi budidaya pertanian.

“Memang idealnya pemerintah hanya sebagai katalisator, selanjutnya masyarakat yang harus mandiri,” kata Syahroni.

Syahroni menambahkan masyarakat desa kini juga mulai melirik dam parit sebagai alternatif jaringan irigasi yang biayanya lebih terjangkau. Kementan sukses memberi model dam parit di sentra-sentra di Jawa sehingga diikuti daerah lain.

“Ini berkat keberhasilan Kementan menggandeng kementerian lain seperti Kemendesa dan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian PUPR,” kata Syahroni.

Kini Kementan juga dinilai Syahroni lebih terbuka menerapkan sistem budidaya pertanian hemat air yang diterapkan masyarakat belakangan ini.

“Semua inovasi dari setiap institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat diterima Kementan sepanjang sesuai dengan kondisi setempat,” kata Syahroni.

Sebut saja teknologi SRI dalam budidaya padi yang hemat air. Di lapangan seringkali SRI dikombinasikan dengan sistem jarwo super yang dikembangkan Litbang Pertanian.

“Prinsipnya petani saat ini mulai cerdas menghemat air,” kata Syahroni.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi, M.Agr, mengatakan jika sosialisasi pemanfaatan sumberdaya air yang lebih hemat untuk petani memang gencar dilakukan sejak Presiden Joko Widodo memberi arahan agar dana desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan pertanian.

Menurut Dedi, program Upsus yang melibatkan TNI juga membuat percepatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak cepat ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kini yang lapor irigasi rusak bukan hanya petani, tetapi juga para Babinsa sehingga macetnya birokrasi dapat diterobos sejak 3 tahun belakangan,” kata Dedi.

Dedi menyebut banyak jaringan irigasi di pelosok Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah kembali dapat berfungsi setelah program Upsus berjalan.