PARLEMEN

Demokrat Minta Pemerintah Tak Perlu Terlalu Panik

MONITOR, Jakarta – Menanggapi terkait lambannya pembahasan RUU Terorisme agar segera disahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk bekerjasama dan saling bersinergi dengan DPR RI.

Menurut Mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut, pemerintah harus betul-betul bisa kerjasama dengan DPR, supaya RUU Terorisme itu bisa segera disahkan dan bisa segera diberlakukan.

“Ini yang jadi masalah,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta , Jumat (18/5).

Ia menuturkan, bahwa sebenarnya dalam mencermati kasus terorisme pemerintah tidak perlu terlalu panik dengan situasi saat ini. Sebab menurutnya ada Polri dan BIN yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sehingga kemudian menurut Syarief, Pemerintah tidak perlu untuk melakukan hal lain diluar wewenang aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

“Jadi jangan memperkeruh suasana dengan membentuk tim-tim lain di luar lembaga yang ada, jadi maksimalkan saja, minta pertanggungjawaban BIN, kenapa bisa terjadi demikian, minta pertanggung jawaban polri, bisa ga mereka, mampu ga mereka, kecuali kalau polri dan bin mengatakan sudah tidak mampu ya dengan situasi ini, ya silahkan,” ujarnya.

Selain itu, ia menganggap kalau pemerintah jangan serta merta mencari pengkambing hitaman dengan mengancam untuk menerbitkan perppu, dan kemudian menyalahkan DPR yang dinilai lamban untuk merampungkan RUU Terorisme. Kata dia, padahal sebenarnya tidak seperti itu,

“Jadi marilah cerdaskan bangsa dan negara ini dengan informasi-informasi yang positif, minta kesiapan dari BIN, apakah dia mampu, minta kesiapan dari polri, apakah dia mampu, kalau tidak mampu ya sudah, pemerintah bisa mengambil sikap, presiden bisa mengambil sikap dengan membentuk tim-tim baru,” tukasnya.

Ia juga mengklaim, bahwa sebenarnya atas kejadian penyerangan sejumlah teror yang mengahantui Indonesia baru-baru ini tidak lepas dari faktor anggaran. Terlebih adanya usulan dari pihak pemerintah untuk membentuk Koopsgabsus tim elit TNI untuk mencegah dan mengatasi segala tindakan teror.

“Ini kan menyangkut anggaran semua ini, jadi kita ini statementnya kita seperti pemadam kebakaran setelah terjadi baru semua ribut,”tandasnya.

“Pemerintah mestinya mengambil sikap dalam situasi ini kan kepolisian dan tni itu di bawah presiden, presiden bisa ambil sikap dalam situasi ini, ini saran saya ke depan pemerintah itu ambillah sikap kepada bin minta pertanggung jawaban pada polri, apakah mampu, kalau tidak sudah baru pemerintah bisa membentuk satu tim khusus ini,” sambung politisi demokrat ini.

Recent Posts

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

28 menit yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

32 menit yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

1 jam yang lalu

Kuliah Subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Prof Rokhmin: Imtak dan Penguasaan Iptek Fondasi Kemajuan Bangsa

Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…

14 jam yang lalu

Gelar Road to AICIS+ 2026 di UI, Kemenag Dorong Integrasi Riset Lintas Disiplin

MONITOR, Depok – Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Universitas Indonesia (UI) menggelar Diskusi Publik Road…

15 jam yang lalu

Santri MDT Sabilussalam Kampung Utan Raih Juara PORSADIN VII dari Kota hingga Nasional

MONITOR, Tangerang Selatan - Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sabilussalam Kampung Utan, Tangerang Selatan, menorehkan…

2 hari yang lalu