HEADLINE

Politikus PDIP Acungi Jempol Wacana Pembentukan Koopssusgab

MONITOR, Jakarta – Usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk dibentuknya kembali komando operasi khusus (Koopssusgab) menuai pro kontra oleh sejumlah kalangan. Ada yang menolak mentah dan mencibir usulan itu, namun adapula yang mendukungnya.

Seperti anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty. Ia justru menilai usulan tersebut sebagai langkah yang baik. Hal itu terkait dengan sejumlah aksi teror ledakan bom dibeberapa daerah, yang terjadi dan mulai meresahkan masyarakat.

“Itu langkah baik. Artinya kekuatan di TNI itu kini kuat dalam sebuah komando operasi khusus gabungan artinya siap bergerak saat dibutuhkan. Ini menjadi domainnya Panglima TNI yang nanti akan berkoordinasi dengan Kapolri bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Evita saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (17/5).

“Kita ingat ancaman itu bisa punya skala yang lebih kecil hingga besar yang membutuhkan kesiapan dalam waktu yang cepat dalam hal ini Koopssusgab TNI bisa membantu,” tambah dia.

Menurut politikus PDIP Perjuangan itu, Komando khusus sudah pernah ada sebelumnya yaitu di era Moeldoko (sebagai Panglima TNI) dan tidak perlu tunggu revisi UU Antiterorisme.

Jadi, sambung dia, kewenangnya ada di Panglima TNI karena ini kan soal internal atau gabungan pasukan TNI.

“Pandangan saya pribadi Koopssusgab bagus sekali disiapkan sebagai bentuk bantuan dari TNI kepada Polri. Tapi soal penggunaannya harus tetap mengacu kepada UU no 34/2004 soal TNI, terutama mengenai operasi militer selain perang (OMSP). Kecuali ada keputusan lain dalam revisi UU teroris,” pungkas politikus asal Palembang ini.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

3 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

11 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

12 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

20 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu