MONITOR, Jakarta – Amerika Serikat (AS) resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang diakui oleh AS sebagai ibukotanya. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari pun mengutuk keras keputusan AS tersebut.
Ia menyebut, langkah AS tersebut hanya memperuncing konflik yang terjadi di timur tengah. Pasalnya, 128 negara telah menentang langkah tersebut namun tetap tak diindahkan oleh AS.
“Langkah AS seperti membuka kotak Pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan. Dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia. Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia,” kata Kharis dalam keterangannya kepada MONITOR, Selasa (15/5).
“Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada,” sambungnya.
Lebih lanjut Abdul Kharis menuturkan, langkah sepihak yang diambil oleh AS tersebut jelas mengganggu perdamaian dunia. Ia melanjutkan, perlawanan dari 128 negara di dunia kepada AS pun akan semakin kuat dengan diambilnya keputusan tersebut.
“AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasnya. Perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga,” tegasnya.
Abdul Kharis juga mengingatkan bahwa wilayah Yerusalem bukan lagi milik AS. Dengan tegas, ia meminta agar AS segera mencabut keputusan tersebut.
“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem!,” tegas Anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut.
 resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang diakui oleh AS sebagai ibukotanya. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari pun mengutuk keras keputusan AS tersebut.){kind=link}