MONITOR, Jakarta- Pekerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan, memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sayangnya, jumlah pekerja dan angkatan kerja yang seharusnya mendaptkan kesempatan pelatihan kerja masih sangat minim.
Survei yang dilakukan oleh INFID dan Perkumpulan Prakarsa di lima kabupaten kota yaitu Yogyakarta, Kulonprogo, Wonosobo, Bojonegoro dan Malang membuktikan bahwa sebanyak 789 responden yang sebagian besar adalah anak muda perempuan menunjukkan, hanya 14% yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan kerja. Survei tersebut dilakukan pada bulan November 2017-Januari 2018.
Survei tersebut juga menemukan bahwa 70% dari yang mengikuti pelatihan menyebutkan
pelatihan memberikan manfaat kemudahan mencari kerja.
Siti Khoirun Ni’mah selaku Program Manager INFID mengutarakan, sebanyak 55% dari yang mengikuti pelatihan menyebutkan biaya pelatihan ditanggung pihak lain baik pemerintah maupun perusahaan.
“Rendahnya pekerja yang memiliki kesempatan mendapatkan pelatihan tercermin di dalam data Survei Kerja Nasional (Sakernas) BPS. Rata-rata hanya 6% pekerja di nasional yang pernah mengikuti pelatihan dari tahun 2008 sampai 2015.” tuturnya di Jakarta, Selasa (8/5).
Menurutnya, kondisi ini tentu menghawatirkan. Apalagi di tengah berlangsungnya Revolusi Industri ke-4 yang berpotensi merubah struktur produksi kerja.
Perubahan pola produksi yang berbasis pada otomatisasi dan digitalisasi membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu dari pekerja. Organisasi perburuhan internasional (ILO) memprediksikan akan banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan
digitalisasi.
“minimnya pelatihan kerja bagi pekerja dan angkatan kerja, menjadi tantangan serius Indonesia dan tantangan serius masa depan Indonesia. Hal ini harus dipecahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam industri 4.0 haruslah berorientasi pada pekerja dan angkatan kerja dan memastikan pekerja yang sekarang berada pada struktur produksi tidak kehilangan pekerjaan menjadi
prioritas kebijakan pemerintah.” ungkapnya.
