Ilustrasi: Relawan Jokowi usai melakukan senam bersama di kawasan monas (Foto: jpnn)
MONITOR, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno terus plototi fasilitas publik yang diduga banyak digunakan sebagai kegiatan politik. Itu setelah pada Minggu (6/5) kemarin kawasan Tugu Proklamasi dipakai relawalan Jokowi untuk melakukan kegiatan senam massal.
Mengetahui hal itu, Sandi langsung bereaksi dengan akan memanggil Kepala Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Monas Pemprov DKI, Munjirin. Pemanggilan itu bertujuan untuk menanyakan langsung kegiatan senam tersebut.
Dikatakan Sandi, dirinya menerima laporan jika acara senam rame-rame itu dilakukan oleh para perempuan kemeja kotak-kotak yang merupakan pakai khas Jokowi saat Pilgub Jakarta dan Pilpres 2014 lalu. Tidak hanya itu terlihat perempuan yang melakukan senam juga memakai baju bertuliskan, #2019JokowiTetapPresiden.
“Ini yang tidak boleh, nanti akan kita panggil pengelolanya. Kebetulan pak Munjirin juga. Kasihan dia lagi pusing. Sudah ngurus Monas, ngurus Proklamasi. Pokoknya kita akan garuk juga. Enggak boleh itu kayak begitu,” kata Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (7/5)
“Yah tentunya ada denda, ada peringatan, ada blacklist dan kita sekarang punya kerjasama yang baik dengan kepolisian. Membantu kita untuk memastikan steril,” sambung Sandi.
Sandi mengatakan dirinya berlaku adil, dia tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan. “Kalau nggak boleh, nggak boleh semua,” katanya.
Selain itu, pada hari Minggu lalu juga dilakukan deklarasi #2019gantipresiden di dekat Monumen Nasional di luar kawasan Car Free Day. Namun dijaga lumayan ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian.
MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…
MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…
MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…
MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…
MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…