MONITOR, Jakarta– Kegiatan Brimob bersenjata yang dilakukan di Kantor DPC Semarang, Jawa Tengah kerap mendapat kecaman bahkan dinilai kurang kerjaan.
Hal itu ketika adanya pernyataan permohonan maaf yang disampaikan Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Sigit Ibnugroho yang menyatakan soal kehadiran anggota Brimob di kantor tersebut, kemarin, Sabtu (5/5) merupakan kegiatan patroli biasa.
Menurut Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh Nizar Zahro, alasan patroli jangan dijadikan topeng dari ketidaknetralan aparat negara. Sebab bila alasannya patroli, harusnya ada surat tugas, bila tidak akan menimbulkan interpretasi yang tidak-tidak.
“Jadi bersainglah dan berkompetisilah secara fair play. Jangan menggunakan aparat negara. Biarkan mereka bekerja sebagaimana mestinya,” kata Nizar saat dikonfirmasi MONITOR, di Jakarta, Minggu (6/5).
Ia menilai, kehadiran Brimob yang sempat memperingatkan dengan keras agar tidak ada intervensi yang sifatnya memanaskan situasi Pilkada.
Sehingga, terlihat sekali seperti tidak ada kerjaan saja.
“Mereka (Brimob,red) ngapain bila surat tugasnya tidak ada. Ini bentuk dari penggunaan aparat negara,” sebut dia.
Aparat negara, sambung dia, harusnya bersikap netral. Tidak berpihak kecalon tertentu. Sehingga sikapnya bisa mendinginkan suasana.
“Kalau datang ke kantor Gerindra secara mendadak dengan bersenjata, apa itu tidak memanaskan suasana yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik,” pungkas anggota Komisi X DPR RI itu.
