Categories: HUMANIORAPENDIDIKAN

Tangkal Hoaks, KIP Minta Masyarakat Biasakan Kroscek Informasi

MONITOR, Jakarta – Informasi Hoaks semakin hari sangat mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, melalui media sosial. Terlebih jika masyarakat tak membiasakan pola berpikir konstruktif dalam menanggapi sebuah isu, akan semakin gampang terprovokasi informasi yang kurang akurat.

Terkait hal ini, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J Kede mengatakan apabila publik sudah bisa meningkatkan pertanyaan di dalam dirinya, maka akan menghasilkan rasa keingintahuannya untuk langsung melakukan kroscek atas kebenaran informasi yang diterimanya tersebut.

“Masyarakat informasi yang mampu mengkonstruksikan pertanyaan terhadap seluruh informasi yang diterimanya kemudian mencoba melakukan cek and ricek dengan mengkomparasi data dan informasi di badan publik yang dia percaya,” ujar Hendra dalam acara forum diskusi bertajuk ‘Keterbukaan Informasi Publik UU KIP Dalam Mendorong Kerja Jurnalistik, Jumat (4/5).

Menurut dia, bila publik sudah bisa menerapkan rasa kritisnya terhadap suatu berita atau informasi yang diterimanya, maka sesungguhnya penyebaran hoaks tidak akan terjadi.

“Kalau masyarakat sudah terbentuk seperti itu, maka sesungguhnya hoaks tidak akan laku lagi, terlepas siapa yang memproduksi hoaks itu,” sebut dia.

Dengan demikian, sambung Hendra, ketika masyarakat sudah dapat melakukan konparasi terhadap informasi yang diterima, maka itu lah yang kemudian disebut sebagai ‘Masyarakat Informasi Indonesia’ yang saat ini tengah dibentuk.

Sebab, masih kata dia, dalam komisi informasi memiliki peranan aktif dalam mengawal informasi yang diterima publik agar tidak merusak tatanan masyarakat . Apakah itu terkait informasi baik yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

“Meski kebijakan tersebut belum maksimal, dan komisi informasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sesungguhnya bertanggung jawab untuk membentuk bagaimana model masyarakat demokrasi yang akan dibangun di Indonesia dengan perspektif transparansi,” tandasnya.

Recent Posts

Usul Revisi UU Sistem Perbukuan Masuk Prolegnas 2025, DPR Dorong PPN Buku Dihapuskan

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menerima naskah akademik sekaligus draf…

5 menit yang lalu

DPR Minta Rencana TNI Melaporkan Ferry Irwandi Tak Perlu Dilanjutkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI)…

2 jam yang lalu

Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Banjir Bali

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa…

3 jam yang lalu

Perluas Pembiayaan UMKM Perumahan, Kementerian UMKM Gelar BISLAF

MONITOR, Bogor - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Bisnis Layak Funding…

3 jam yang lalu

Banjir Bandang Terjang Bali, DPR Ingatkan Perlindungan Psikososial Warga Terdampak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya…

5 jam yang lalu

18.520 Guru Madrasah Mapel Agama Lapor Diri PPG Angkatan III, Masih Ada Kuota

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 18.520 guru madrasah mata pelajaran agama melapor diri untuk mengikuti Pendidikan…

6 jam yang lalu