NASIONAL

Pemerintah Didesak Klarifikasi Masuknya Warga Israel ke Indonesia

MONITOR, Jakarta – Mulai tanggal 1 Mei, warga Israel dibolehkan mengunjungi Indonesia dengan menggunakan visa  pariwisata. Merebaknya isu ini di media online Israel www.haaretz.com, akhirnya ditanggapi oleh anggota Komisi I DPR Sukamta.

Untuk membendung reaksi publik,  ia mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

“Perlu ada klarifikasi atas pemberitaan tersebut oleh Kemenlu RI, mengingat Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima MONITOR, Jumat (4/5).

Menurutnya, jika isu tersebut dibiarkan maka terlihat kontra produktif dengan upaya diplomatik Indonesia mendukung Kemerdekaan Palestina. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pemerintah yang selalu mengklaim dirinya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu agar konsisten dalam memberikan kebijakan untuk tidak kemudian memberikan visa secara serampangan kepada warga Israel.

“Jika perlu kebijakan tersebut diperkuat dengan larangan total penerbitan visa dan bahkan transit perjalanan, sebagaimana juga dilakukan negara tetangga Brunei Darussalam dan beberapa negara lain,” sebut dia.

Masih dikatakan sekretaris fraksi PKS itu, saat ini Palestina membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini mengingat kondisi Palestina yang sedang mengadapi tekanan dari sikap Presiden AS Donald Trump yang ngotot untuk membuka kantor kedutaannya di Yerusalem.

“Dengan situasi seperti ini barangkali juga perlu ditinjau ulang hubungan dagang, pariwisata dan keamanan antara Indonesia dengan Israel, jika perlu dihentikan saja sebagai wujud dukungan yang lebih kuat untuk Kemerdekaan Palestina, toh potensi wisatawan dari Israel juga sangat kecil,” kata wakil rakyat asal Yogyakarta tersebut.

Recent Posts

KMA 1543 Tahun 2025 Terbit, BLU UIN Jakarta Resmi Kelola Satuan Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI resmi menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 1543…

7 jam yang lalu

Wamen UMKM Tekankan Pentingnya Legalitas Agar Skala Usaha Berkembang

MONITOR, Banten - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya…

8 jam yang lalu

Kontekstualisasi Nilai Pesantren untuk Jawab Tantangan Zaman

MONITOR, Tangerang Selatan - Pesantren dituntut untuk melakukan kontekstualisasi terhadap nilai-nilai yang hidup di lembaga…

8 jam yang lalu

HSN 2025, DPR: Santri Kawal Peradaban Dunia dari Titik Nol Islam Nusantara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyebut bahwa peringatan Hari Santri…

9 jam yang lalu

Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Kado HSN, Puan Sebut Santri Jembatan Nilai dan Kemajuan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional…

11 jam yang lalu

Ngopi Bareng Santri! Edisi Khusus Hari Santri Nasional 2025

Oleh: Dinno Brasco* Mohon izin ya Bang Haji, nyruput kopi sambil sharing sebuah kisah dan…

11 jam yang lalu