PARLEMEN

Sentil Pemerintah, Ketua MPR : Utamakanlah Tenaga Kerja Dalam Negeri

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta kepada pemerintah menjadikan MayDay atau hari buruh Internasional ini mempertegas keberpihakannya kepada tenaga kerja dalam negeri. Hal itu terkait kian besarnya polemik terkait masuknya tenaga kerja asing (TKA), khususnya pada tingkatan Unskill (buruh kasar) belakangan ini.

Dikatakan Zulkifli, pada sila ke 3 Pancasila yang menyebutkan tentang ‘persatuan Indonesia’ menegaskan negara harus hadir dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

“Amanat konstitusi jelas dan tegas bahwa kalau ada lapangan pekerjaan dan masih banyak rakyat Indonesia yang menganggur maka utamakanlah tenaga kerja dalam negeri,” kata Zulkifli Hasan, Selasa (1/4)

Ketua Umum DPP PAN itu juga meyakini, tenaga kerja dalam negeri punya skill dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan tenaga kerja asing.

“Kalau pun misalnya didatangkan dari luar maka pastikan itu hanya pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu dan tetap ada transfer of knowledge untuk pekerja Indonesia,” tegasnya.

Ia pun juga berharap, aksi Buruh kali ini yang mengangkat isu terkait TKA pasca terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dapat  berlangsung aman, damai dan tertib tanpa kekerasan dan intimidasi.

“Tetap kompak, teratur dan jauhi provokasi. Apalagi di tahun politik ini mungkin pilihan politik kaum buruh bisa berbeda, tapi ingatlah merah putih kita tetap sama,” pungkas dia.

Recent Posts

Kemenag dan BRIN Rumuskan Kebijakan Optimalisasi Program Bantuan Pesantren

MONITOR, Jakarta - Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Pustrajak Penda) pada Badan Moderasi…

34 menit yang lalu

Pameran KIP 2025 Resmi Ditutup, Inilah Daftar Badan Publik Penerima Penghargaan

MONITOR, Jakarta - Suasana hangat dan penuh semangat terasa di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta,…

7 jam yang lalu

Kemenag Raih Penghargaan Badan Publik Terfavorit 2025 di Ajang Information Transparency Award

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Badan Publik Terfavorit dari Komisi Informasi Pusat (KIP)…

8 jam yang lalu

Kasus 7 Pekerja Migran Tewas di Kamboja Diduga Korban TPPO, Puan Dorong Penguatan Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius kasus meninggalnya 7 pekerja migran…

11 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Dorong Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri, Amanat UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mendorong agar Komnas Perempuan segera…

12 jam yang lalu

Petani Keluhkan Harga Garam, Prof Rokhmin: Insya Allah, Teknologi dari KKP Jadi Solusi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri melakukan pertemuan hangat bersama…

12 jam yang lalu