EKONOMI

Pemerintah Harus Introspeksi terkait Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

MONITOR, Jakarta – Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di kisaran Rp13.900 dan hampir mencapai Rp14.000 terus menuai perhatian publik. Tak terkecuali anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan.

Heri menilai, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak serta merta dikarenakan faktor Internasional.

“Pemerintah tak boleh terus-terusan menggeser kesalahan internal menjadi faktor eksternal dan bukan juga dipolitisir. Ini bukan melulu karena kebijakan The Fed, tapi juga karena pengelolaan domestik yang keliru,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Kamis (26/4).

Ia melihat ada pengelolaan yang keliru di internal, seperti account defisit, primary balance defisit hingga service payment defisit.

“Hal tersebut bermula dari kesulitan pemerintah menghindari atau menekan defisit keseimbangan primer (primary balance defisit) yang berimbas kepada defisit APBN (account defisit) dan defisit pembayaran,” terangnya.

Heri menjelaskan, utang Indonesia yang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun pada tahun ini dan tahun depan telah menjadi penyebab defisitnya keseimbangan primer nasional. Di sisi lain, kata dia, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir hanya empat persen, dan itu tidak sebanding dengan kenaikan kewajiban utang.

“Defisit keseimbangan primer itu disebabkan oleh defisit anggaran (account defisit) yang semakin lebar. Ketika defisit anggaran melebar, artinya ada belanja yang tidak bisa ditutupi oleh pendapatan negara,” paparnya

“Defisit itulah yang kemudian ditutup oleh penambahan utang baru, utang setiap tahun bertambah lebih dari Rp. 430 triliun,” sebut dia.

Masih dikatakan politikus Gerindra ini, terkait kondisi keseimbangan primer negatif atau defisit, pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang lama, atau gali lubang tutup lubang, utang pemerintah akhir Maret 2018 meroket jadi Rp.4.136 triliun dengan Tax Ratio 9.9%, turun setiap tahunnya.

Kondisi keseimbangan primer, sambung dia, merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Sejak 2012 hingga 2017, ungkap Heri, keseimbangan primer terus mencatat defisit dengan nilai yang kian meningkat. Pada tahun ini, keseimbangan primer ditargetkan masih negatif atau minus 78,35 triliun rupiah.

“Pada ujungnya, defisit keseimbangan primer itu akan menguras habis cadangan devisa kita untuk membayar hutang (service payment defisit) sehingga berimbas pada rupiah yang makin terpuruk,” pungkas anggota dewan dari Dapil Jawa Barat IV itu.

Recent Posts

Kunjungi Saudi German Hospital Madinah, Menhaj Evaluasi Layanan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

MONITOR, Madinah — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan ke Saudi German…

38 menit yang lalu

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

MONITOR, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4…

2 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Transformasi Industri Lewat Forum BRICS PartNIR 2026 di Tiongkok

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kerja sama internasional guna mendukung transformasi industri…

3 jam yang lalu

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan…

3 jam yang lalu

Kemenhaj Dorong Komoditas Pangan RI Masuk Rantai Pasok Katering Haji Arab Saudi

MONITOR, Madinah – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf mendorong…

4 jam yang lalu

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs…

5 jam yang lalu