MONITOR, Jakarta – Kementerian BUMN diminta untuk tidak menanggapi isu yang dialamatkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk perihal tudingan perusahaan plat merah yang melakukan diskriminasi dana program corporate sosial responsibilty (CSR), mulai dari perbaikan saran ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Puyono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (25/4).
Arief menilai, isu yang menyebutkan program CSR Telkom terkesan pilih kasih untuk kelompok tertentu merupakan info sesat dan tak berdasarkan.
“Itu isu murni hoax. Masa Telkom dituduh diskriminatif dalam menyalurkan dana CSR, dibilang program bantuan untuk gereja lebih besar daripada untuk pembangunan masjid. Itu jelas murahan,” kata Arief.
Masih dikatakan dia, Telkom merupakan perusahaan terbuka dan setiap kegiatan perusahaan mulai dari pengembangan usaha dan penyaluran CSR harus dilaporkan secara transparan kepada publik.
“Dan itu juga dipantau langsung oleh Kementerian BUMN,” sebutnya.
Arief justru cenderung curiga, ada pihak tertentu yang sengaja ‘menggoreng’ isu tersebut untuk kepentingan jangka pendek.
“Patut dicurigai penguna isu pembagian CSR diskriminatif dan aksi demo ke Telkom muncul disaat akan RUPS. Tujuannya hanya untuk mendiskreditkan Direksi Telkom,” ucap dia.
“Pihak luar itu, bisa saja dari bekas vendor Telkom yang sudah tidak lagi dilanjut kontrak kerjasamanya. Pihak dari dalamnya adalah orang yang ingin jadi direksi Telkom. Karena tidak mampu mendiskreditkan Direksi Telkom dengan masalah kinerjanya, maka digunakan isu- isu tuduhan SARA. Tadi nya mengunakan isu isu rusak nya satelite Telkom 1 serta masalah perusahaan Perancis Sofrecom yang sudah diputus kontraknya oleh Telkom,” pungkasnya.
