MONITOR, Makasar – Terkait adanya pemberitaan antara program ‘Bekerja, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera’ Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) dianggap mempergunakan anggaran negara untuk mengampanyekan salah satu kandidat Pilgub Sulsel.
Menurut Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, adanya dugaan seperti itu sama sekali tidak ada dasar dan merupakan informasi yang sangat menyesatkan.
“Pertama, kamilah yang mengundang beliau Menteri Pertanian (Mentan) berkunjung ke Tana Toraja membawa program bedah kemiskinan dan rakyat sejahtera karena program ini sangat selaras dengan program pemkab yaitu, ‘Jangan ada lagi rakyat miskin, Jangan ada lagi rakyat lapar’. Jadi hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan pilkada,” tegas Nico, Kamis (26/4).
Bupati Nico menambahkan, masyarakat Tana Toraja justru sangat berterima kasih kepada Kementan atas upayanya membantu rakyat Tana Toraja.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Mentan. Makanya kami sambut beliau dengan upacara adat penghormatan yang besar. Kami salut dengan segala upaya beliau untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan petani”, tambah Nico.
Apalagi, kata Nico, Menteri Amran sepakat ingin menjadikan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Kopi.
“Ini langkah terobosan yang sangat kami hargai. Tak ada urusannya dengan pilkada,” pungkas Nico.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik, Muh. Saifullah menilai bahwa pemberitaan semacam ini merupakan upaya menyesatan dan penggiringan opini publik semata.
Menurut Saifullah, dirinya telah mempelajari persoalan tersebut dan sama sekali tidak menemukan kaitan antara program Kementan yang berskala nasional dan Pilgub di Sulsel.
“Ini hanya penggiringan opini serta adanya upaya penyesatan informasi ke publik. Setahu saya tak ada kaitan antara program Kementan dengan Pilgub Sulsel”, ujar Saifullah, selaku peneliti dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) ini.
Program Kementan yang diberi nama ‘Bekerja, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera’ ini, kata Saifullah, merupakan program nasional yang diimplementasikan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbasis pertanian. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan Pilkada.
Saifullah menambahkan, munculnya isu seperti ini karena program ini bertepatan dengan Pilgub Sulsel. Padahal program ini disusun oleh Kementan dengan pertimbangan masa waktu tanam. Jadi asumsi dikaitkan degan Pilkada ini tidak nyambung.
“Bantuan bibit hortikultura misalnya, ini dilakukan terkait masa tanam petani karena stok bibit yang ada harus disalurkan. Kalau tidak akan busuk dan justru itu merugikan negara dan petani”, tandasnya.
Terkait kebijakan publik, apalagi itu dalam kerangka bantuan, kata Saifulah, apabila banyak pihak yang keberatan, maka bantuan itu bisa saja ditarik kembali oleh Kementan.
“Tetapi, apa rakyat tidak marah, pastinya marah. Kok membantu kesejahteraan dan mengangkat masyarakat miskin di pedesaan dihalang-halangi dengan alasan pilkada,” tutupnya.
 dengan Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) dianggap mempergunakan anggaran negara untuk mengampanyekan salah satu kandidat Pilgub Sulsel){kind=link}