MONITOR, Jakarta – Menjelang bulan puasa dan lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah pemerintah perlu memasang mempersiapkan pasokan bahan pokok. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya lonjakan harga pada bahan pokok saat puasa dan lebaran nanti.
Anggota Komisi IV DPR, Fadholi meminta pemerintah agar mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran 2018.
“Menjelang puasa dan lebaran harus diantisipasi pasokan kebutuhan pada bulan ramadhan dan terutama hari lebaran nanti,” kata Fadholi di Jakarta, Rabu (25/4).
Menurutnya, pemerintah, baik itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan intansi terkait perlu belajar dari puasa dan lebaran yang sebelumnya. Hal itu diperlukan agar puasa dan lebaran 2018 mendatang pasokan kebutuhan pokok aman.
“Saya rasa pemerintah bisa belajar dari puasa dan lebaran tahun sebelumnya. Dengan begitu tidak akan terjadi kelangkaan kebutuhan pokok,” tutur Politisi NasDem itu.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan telah melakukan Rapat Koordniasi Nasional (Rakornas) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2018 mendatang.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Rakornas itu menjelaskan empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN tahun ini. Pertama, melalui penguatan regulasi yaitu pendaftaran pelaku usaha bapok; harga acuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras; penataan dan pembinaan gudang; serta perdagangan antar pulau.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…