HUKUM

Nasib Setnov di DPR Akan Dibahas MKD

MONITOR, Jakarta – Terdakwa Kasus korupsi mega proyek e-KTP Setya Novanto telah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun menyebutkan, akan segera mengagendakan rapat untuk membahas posisi Novanto sebagai anggota DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menuturkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat internal hari ini. Meski tidak spesifik untuk membahas posisi Novanto, ia mengatakan akan ada pembahasan mengenai hal tersebut.

“Hari ini kami akan rapat internal. Rapat internal bukan khusus membahas Pak Novanto, tetapi rapat internal akhir masa reses. Akan membicarakan banyak hal terutama perkara-perkara yang masuk. Kemudian tadi sudah diagendakan juga masalah Pak Novanto,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/4).

Namun saat disinggung mengenai posisi Novanto di DPR harus menunggu inkrah, Dasco menjelaskan bahwa sesuai undang-undang MD3 memang semestinya menunggu inkrah. Kecuali, ada penyataan pengunduran diri dari Novanto atau partainya dalam hal ini Golkar.

“Novanto tetap jadi anggota DPR sampai inkrah. UU bunyinya begitu. Kecuali ditarik oleh partai atau yang bersangkutan mengundurkan diri,” jelasnya.

Seperti diketahui, Mantan Ketua DPR Setya Novanto dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Novanto kemudian menimbang untuk mengajukan banding atas putusan kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

12 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

3 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

3 hari yang lalu