Zulhas: Politik Kebangsaan Penting di Terapkan Dalam Berkoalisi

MONITOR, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal positif terkait  pencapresan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, apabila ingin didukung oleh PKS, maka cawapresnya harus dari Kader PKS. Sebab PKS telah menyodorkan sejumlah nama-nama untuk Gerindra agar menjadi pertimbangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, bahwa dalam sebuah konstelasi politik tidak ada yang namanya suatu pemaksaan karena semuanya sangat dinamis.

“Kita itu menghormati orang, saling menghargai. Dalam politik saya kira nggak pakai maksa-maksa. Kawin aja nggak boleh paksa, apalagi koalisi ya,” kata Zulkifli di Gedung PP Muhammadiyah, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Menurutnya, yang paling penting, dalam berkoalisi itu harus berdasarkan politik kebangsaan. Sehingga, unsur pemaksaan dalam rundingan berpolitik tidak akan memberikan insentif bagi kebaikan bangsa dan bernegara.

“Kita politiknya itu kebangsaan yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau capres harus ini harus itu lalu bagaimana kita berunding,” ujar Ketua MPR itu. 

Dengan begitu, pihaknya tidak akan memberikan syarat khusus untuk berkoalisi. Menurutnya, koalisi yang terbangun harus berkualitas dan tidak saling menuding satu sama lainnya.

“Yang paling penting tadi, yang berkualitas deh. Jangan seperti lawan Belanda gitu, yakan tidak bagus. Kita ini semua sahabat. Satu keluarga satu bahasa,” imbuhnya.

Meski begitu, ia mengungkapkan dalam suatu pergulatan politik tidaklah semestinya harus menjatuhkan dan melihat hal lain yang berbeda. Sebab dalam politik yang terpenting bertarung mengenai konsep dan gagasan.

“Bagi kami politiknya politik kebangsaan. Bukan poros-poros seperti melihat musuh. Politik kebangsaan, adu konsep adu gagasan, berkualitas, saling menghargai dan menghormati,” tandasnya.