Categories: HUKUMNASIONAL

Rocky Gerung Dipolisikan, SETARA Institute Kritik Sikap Polri

MONITOR, Jakarta – Ketua SETARA Institute Hendardi angkat bicara terkait pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri SETARA Institute, ke Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dianggapnya mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan.

"Sejak awal, SETARA Institute menganggap bahwa ketentuan-ketentuan diatas adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky dan juga Ade Armando, adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi," ujar Hendardi dalam keterangan yang diterima MONITOR, Jumat (13/4).

Menurutnya apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah, yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika. Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu. Sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana.

"Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan lain-lain," terangnya tegas.

Ia menilai, aparat kepolisian semestinya tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebebasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung. Bagi Hendardi, pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi.

"Agar tidak menjadi keranjang sampah laporan-laporan kasus seperti ini, apalagi banyak didasari oleh motif-motif politik, Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga. Karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak. Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini," tegasnya.

Recent Posts

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

5 jam yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

7 jam yang lalu

Wujudkan Kepedulian Ekosistem Pesisir, GCK Jawa Timur Gelar Aksi Tanam Mangrove di Pasuruan

MONITOR, Pasuruan - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir, Griya…

13 jam yang lalu

Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat, JTT Salurkan Bantuan Sosial di Wilayah Semarang

MONITOR, Semarang - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 (RO 2) Semarang…

13 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri Dorong Investasi Budidaya Tiram di Sabang untuk Perkuat Ekonomi Biru

Peninjauan bersama PT Surya Jaya Investama menjajaki potensi pengembangan akuakultur terintegrasi dan peluang ekonomi bagi…

15 jam yang lalu

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

17 jam yang lalu