Hindari Kucuran Dana, Komisi A Desak Ketua Dewan SK-kan Pansus Mikrosel

MONITOR, Jakarta – Komisi A DPRD Jakarta mendesak pimpinan dewan untuk segera mendatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tower Mikrosel Ilegal.

Desakan itu didorong Komisi A sebab terdengar kabar, bahwa para pengusaha pemilik tower mikrocel sudah "mengguyur" dana agar pansus tidak jadi dibentuk.

"Ya, kami di Komisi A merasa aneh saja, kok sampai sekarang para pimpinan dewan khususnya ketua dewan belum juga menandatangani SK pembentukan pansus ada apa ini," tanya anggota Komisi A DPRD Jakarta, Inggard Joshua kepada MONITOR di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (10/4).

Kata, Inggard, komisi A sebagai pencetus pansus, berkewajiban menanyakan kenapa sampai saat ini SK pembentukan Pansus belum juga ditandatangani oleh ketua dewan. Padahal strukur pansus dari mulai katua hingga anggota sudah diajukan oleh masing-masing fraksi.

"Saya khawatir kalau pansus ini belum juga tebentuk atau tidak jalan, masyarakat nantinya menilai kalau pembentukan pansus ini hanya jadi alat peras dewan kepada pengusaha mikrocel," tegasnya.

Dijelaskan Inggard, pansus mikrocel ini wajib dibentuk, pasalnya ada uang triliuanan rupiah milik pemda dari hasil sewa lahan atas pemasangan tiang tower mikrosel oleh si pengusaha mikrocel yang tidak dibayarkan ke kas daerah.

"Selain tak membayar sewa lahan, para pengusaha mikrosel ini menggambil listriknya dari Penerangan Jalan Umum (PJU). Sementra kita tahu PJU itu dibangun pake uang rakyat," terangnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi A dari Fraksi Hanura, Guntur. Dia menyebutkan bahwa Komisi A sampai saat ini konsisten agar pansus bisa terbentuk dan jalan.

"Karena apa, ini ada uang triliunan dari sewa lahan yang tidak dibayarkan oleh puluhan perusahaan tower ke Pemda. Masa ini dibiarkan saja," tegasnya.

Guntur pun mengatakan, dari puluhan perusahan pemilik tower ilegal itu diataranya adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi, Bali Towerindo Centra, Infrastruktur Bisnis Sejahtera, Quatro internasional, Metro Digital City, Teknologi Nusantara dan Solusi Infotek.

Sementara itu, Lucky Sastrawirya anggota komisi A dari Fraksi Demokrat mengatakan Koordinator Komisi A, M Taufik harus bertanggungjawab kalau pansus mikrocel ini tidak jadi terbentuk.

"Kenapa saya bilang Taufik harus bertanggungjawab, karena dia yang awalnya teriak keceng soal pansus tapi sekarang kok malah melempem," pungkasnya