Pasokan Daging Jelang Bulan Puasa dipastikan Stabil

MONITOR, Jakarta – Menyambut bulan puasa dan lebaran Idul Fitri 2018, Kementerian Pertanian terus melancarkan komunikasi dengan sejumlah stakeholder untuk mengantisipasi ketersediaan stok daging sapi, serta menstabilkan pasoka dan harga di pasaran agar tidak melesat tinggi.

“Koordinasi kita lakukan dengan Pemerintah Daerah, baik dengan daerah sentra konsumen yang terkait kebutuhan daging maupun daerah sentra ternak sapi terkait dengan potensi stok ternak lokal,” kata Fini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Jumat (6/5).

Fini mengaku, pihaknya ingin memastikan supaya stok daging bisa merata dan tidak mengalami kekurangan.

“Kita ingin memastikan persediaan daging kita cukup menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu pada Mei dan Juni,” tandasnya.

Ia berharap, dengan stabilnya pasokan daging ini tidak membuat masyarakat khawatir akan pemenuhan kebutuhannya di bulan-bulan tersebut.

“Kita tentunya berharap semuanya stabil, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari Raya Lebaran dengan tenang,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi ternak sapi tahun 2017 sebanyak 16,599,247 ekor, dimana mengalami kenaikan 3,59 % dari tahun 2016. Namun kebutuhan daging sapi dalam negeri tahun 2018 mencapai 662,54 ton dengan asumsi rata-rata konsumsi nasional sebesar 2,5 kg/kapita/tahun, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah berupaya untuk dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan untuk memenuhi kekurangannya.

Hasil perhitungan (prognosa) kebutuhan daging pada bulan Mei – Juni 2018 sebesar 116,339 ton yang dapat dipenuhi dari produksi daging sapi lokal 75,403 ton, sedangkan kekurangannya 40,936 ton dipenuhi dari impor dalam bentuk sapi bakalan dan daging beku.

Fini menjelaskan, daging impor diutamakan untuk memenuhi kebutuhan daging di Jabodetabek yang merupakan daerah konsumen terbesar. “Kebijakan impor dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan pilihan varian daging kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan untuk pengendalian harga pangan terutama pada HBKN,” ungkapnya.

“Hal ini terutama untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pangan, sehingga tidak menimbulkan inflasi,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut disampaikan, upaya perbaikan rantai tata niaga ternak juga dilakukan dengan pengembangan akses pasar melalui pemasaran online yang diharapkan dapat memperpendek rantai tata niaga, sehingga keuntungan yang didapatkan peternak lebih tinggi.

Fini kembali menegaskan, kebijakan pemantauan dan pengendalian harga bahan-bahan pangan merupakan tanggung jawab bersama, baik itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Satgas Pangan, Bank Indonesia, BPS, asosiasi pelaku usaha, sampai pada pihak distributor.

Ditjen PKH juga mengoptimalkan pengembangan informasi pasar hasil peternakan melalui peningkatan kualitas data dan petugas informasi pasar dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Informasi harga  komoditas pangan strategis menjadi hal yang sangat penting dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta sebagai bahan pertimbangan manajemen usaha bagi pelaku bisnis.

Untuk meningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau dalam negeri, serta meningkatkan pendapatan peternak, maka Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai program diantaranya:

1). Mempercepat peningkatan populasi sapi di tingkat peternak, dengan melakukan Program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting);

2). Memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas dan tersertifikasi dengan penguatan tujuh (7) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Perbibitan;

3). Penambahan indukan impor;

4). Pengembangan HPT (Hijauan Pakan Ternak);

5). Penanganan gangguan reproduksi;

6).Pengendalian pemotongan betina produktif, bekerjasama dengan Baharkam Mabes Polri.