MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta saat ini terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Ibukota. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno tak ingin didominasi oleh pemerintah.
"Pembangunan infrastruktur, khususnya di DKI Jakarta dengan membuka kerjasama dengan pihak swasta," ujar Sandiaga Uno, di Kawasan Ancol, Minggu (1/3).
Menurut Sandi, panggilan akrabnya, kalau pembangunan infrastruktur didominasi oleh pemerintah maka akan muncul tata kelola yang kurang baik.
"Dengan adanya peran swasta ini agar timbul sistem keseimbangan nantinya," ujarnya.
"Dan saya yakin sekali kalau pemerintah jalan sendiri tata kolalanya pun kurang baik. Dampaknya, tidak akan tercapai sebuah konsep pembangunan yang cek and balance. Memang kalau dilihat kita perlu pendekatan dimana membangun kemitraan pemerintah dengan badan usaha dan itu yang kita dorong di DKI,” katanya.
Dijelaskan Sandi, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan pemerintah dengan pihak swasta dalam sistem kerjasama kemitraan atau public privat partnership.
Sandi yang berlatar belakang pengusaha ini menyebutkan, biasanya terdapat keuntungan sekitar 15 persen yang dinilainya sebagai insentif bagi perusahaan-perusahaan swasta.
“Biasanya untungnya 10 – 15 persen dari pada infrastruktur dan itu harusnya menjadi insentif bagi swasta untuk membangun infrastruktur. Bukan hanya pemerintah tapi swasta juga ikut membangun infrastruktur dan tidak menjadi dominasi pemerintah saja,” pungkasnya.