Gandeng Universitas Andalas, Kementerian ESDM Teken Kontrak PLTMH

MONITOR, Bukit Tinggi – Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) baru-baru ini menandatangani Kerja Sama Operasi (KSO) pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan Universitas Andalas. Penandatanganan ini dilakukan pada Jumat (30/3) kemarin.

"InsyaAllah kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Silahkan melakukan bisnis dengan adil," ujar Wakil Menerima ESDM Arcandra Tahar setelah menyaksikan penandatangan MoU.

Arcandra menegaskan, penerapan konsep bisnis khususnya bagi Balitbang ESDM yang sudah menjadi BLU harus berani ambil resiko, efisien, dan memberikan keuntungan.

"Mindset bisnis BLU harus menjadi profit center bukan cost center," tegas Arcandra.

Lingkup KSO kali ini mencakup pengoperasian PLTMH di lingkungan Universitas Andalas dengan kapasitas 400 kW yang rencananya akan dikerjakan pada tahun 2018. Hal ini merujuk pada hasil studi kelayakan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017.

PLTMH ini dibangun dengan menggunakan anggaran DIPA Kementerian ESDM. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun pipa pesat, rumah pembangkit, sistem mekanikal, eleketrikal dan transmisi. Sedangkan bagian lain dari PLTMH yaitu bendung, saluran pembawa, bak penenang dan saluran pelimpas adalah kerjasama antara Unand dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rancangan pembangunan PLTMH dibatasi pada pipa penstock (diameter 100 cm) dengan cabang tiga inlet penstock (diameter 586 mm), saluran pelimpah bak penenang, turbin generator dengan system control, rumah pembangkit, dan jaringan tegangan menengah (20 kV) sepanjang 1,8 km beserta trafo.

Rencananya, pekerjaan bendungan, intake, saluran pembawa, dan bak penenang, akan diintegrasikan pelaksanaannya dengan pekerjaan pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya, Kota Padang yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera V, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.