MONITOR, Jakarta – Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto semakin terlihat harmonis. Apalagi pada Sabtu (24/3) kemarin, keduanya telah melakukan pertemuan di Istana Presiden Kebun Raya Bogor.
Sontak saja publik pun menyoroti dengan berbagai macam anggapan, hingga pertemuan tersebut menjadi perbincangan hangat belakangan ini di sejumlah media.
Terlebih, pada pertemuan tersebut keduanya nampak akrab dengan melakukan olah raga bareng, sehingga muncul anggapan guna membahas sosok cawapres di perhelatan pilpres 2019 mendatang.
Mencermati pertemuan itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI-P Arteria Dahlan menilai pertemuan kedua tokoh tersebut adalah hal yang wajar, menurutnya kapasitas pertemuan itu yakni pertemuan antara seorang presiden dan menterinya.
"Saya pikir itu hal yang biasa saja. Wajar saja Pak Jokowi bertemu Pak Airlangga. Beliau kan bertemu dengan Menterinya atau kalau mau diperluas beliau kan sedang bertemu dengan salah satu ketua umum Parpol koalisi dalam pemerintahan saat ini," kata Arteria saat dikonfirmasi, Senin (26/3).
Dan pada intinya PDIP menyambut baik pertemuan tersebut. Kata dia, belakangan Jokowi juga telah mengagendakan pertemuan ke beberapa tokoh publik lainnya termasuk ketum partai politik.
Arteria mencontohkan, pertemuan yang dilakukan diantaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak imin) pernah bareng-bareng menjajal kereta bandara, selain itu pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh pada saat meninjau proyek MRT.
Meski demikian, Politisi PDI-P ini juga meyakini kalau nantinya Jokowi akan terus melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh publik lainnya baik itu dari Golkar maupun partai pengusung lain.
Arteria menilai hal tersebut guna memastikan kalau hubungan jokowi dengan parpol dan para pendukungnya terlihat harmonis dan baik-baik saja.
"Dan kami menyambut baik upaya Pak Jokowi seperti itu. Enggak masalah, pertemuan sambil lari pagi dan dilakukan di hari Sabtu itu kan tematik saja. Lagi pula nanti di hari kerja disalahkan lagi," pungkasnya.