Menristekdikti Ajak Bangun Indonesia dari Daerah Pinggiran

MONITOR, Jakarta – Menristekdikti, Mohamad Nasir menegaskan, bahwa bangsa Indonesia kedepan tidak bisa lagi bergantung kepada keunggulan komparatif (comparative advantage) yang mengeksploitasi habis sumber daya alam dan tersedianya tenaga kerja murah karena fase tertentu.

Hal itu dikemukakannya saat kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti mengenai 'Strategi Kebijakan Penguatan Inovasi dan Program Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD)'.

Menristekdikti menyatakan, keunggulan kompetitif adalah solusi dalam mengatasi kesenjangan, keadilan dan kemakmuran rakyat dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pembangunan sistem pendidikan menengah, vokasi dan tersier untuk menghasilkan tenaga terampil dan profesional.

Untuk itu, strategi kebijakan pembangunan yang semula menumpuk di perkotaan diarahkan lebih banyak kepada pembangunan dari pinggiran (daerah/desa).

Nasir mengakui, pemerintah sadar bahwa dalam upaya mengatasi tantangan dan hambatan kesenjangan pembangunan ke arah pemerataan dan keadilan maka daerah harus diberdayakan melalui berbagai program prioritas, sebagaimana terangkum dalam Nawacita ke 3.

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ujar Mohamad Nasir, Jakarta, Senin (26/3).

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penguatan Inovasi, Jumain Appe mengatakan, model pengembangan klaster inovasi berbasis PUD ini adalah upaya mendorong kolaborasi dan sinergi peran serta fungsi para aktor inovasi di daerah yang dikenal sebagai ABGC.

Ini dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan Model Klaster Inovasi dilakukan melalui peningkatan peran perguruan tinggi.

Dalam acara tersebut, juga hadir Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe, Kepala BPP Industri Kemenperin Ngakan Timur Antara, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta, Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, serta Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko.