Cita-cita NKRI salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang diantaranya dicapai melalui kedaulatan pangan dan peningkatan taraf hidup rakyat. Presiden RI Jokowi di Graha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 6 September 2017 lalu menegaskan “Pangan akan menjadi panglima. Siapa yang memiliki pangan, ia yang mengendalikan. Saya tak ragu, bahwa di masa mendatang politik dan hukum tak lagi menjadi panglima dan satu-satunya yang mengendalikan negara. Ketersediaan pangan dinilai bakal menjadi kekuatan suatu negara”.
Jokowi menyampaikan pentingnya peran pangan, sehingga perlu memastikan pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas. Dukungan terobosan teknologi dan penumbuhan generasi pertanian yang unggul tentulah sebuah keniscayaan.
Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) telah menunjukkan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi, jelang empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Secara bertahap, program kebijakan pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukan hasil. Program kebijakan pangan yang dijalankan Kementan berdampak pada peningkatan produksi pangan dan berpengaruh pada peningkatan kinerja ekspor.
Kenaikan Volume dan Nilai Ekspor
Merujuk Angka Tetap (ATAP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kurun waktu dua tahun terakhir, ekspor hasil pertanian yang meliputi komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura terjadi kenaikan.
Di tahun 2016, volume ekspor hasil pertanian hanya 35,49 juta ton, nilanya USD 26,73 miliar. Sementara di tahun 2017 naik menjadi 41,26 juta ton, nilainya cukup fantastis yakni USD 33,05 miliar. Artinya, volume dan nilai ekspor tahun 2017 masing-masing naik 16,25 persen dan 23,66 persen.
Hasilnya pun, volume dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2016-2017 surplus. Yakni masing-masing 97,06 persen dan 45,85 persen.
Beberapa komoditas pangan yang berkontribusi besar meningkatkan neraca perdagangan kita adalah beras, bawang merah dan jagung. Selain itu, komoditas pertanian yang sangat signifikan kenaikannya juga komoditas buah nenas, salak, daging ayam, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, pala dan teh.
Di tahun 2017, volume ekspor beras 4.323 ton, bawang merah 7.751 ton dan jagung 47.000 ton, nenas 210.026 ton, salak 966 ton, daging ayam 312 ton, telur unggas 386 ton, kelapa 1,88 juta ton, kelapa sawit 33,52 juta ton, kopi 467.799 ton, kakao 354.880ton, karet 2,99 juta ton, pala 19.943 ton, dan teh 54.195 ton.
Sementara di tahun 2016 ekspor beras hanya 2.538 ton, bawang merah 736 ton, dan jagung hanya 41.875 ton. Kemudian ekspor nenas hanya 138.400 ton, salak 938 ton, daging ayam 16 ton, telur unggas 303 ton, kelapa 1,56 juta ton, kelapa sawit 28,49 juta ton, kopi 414.651 ton, kakao 330.029 ton, karet 2,57 juta ton, pala 15.842 ton, dan the 51.319 ton.
Kinerja ekspor ini patut diacungi jempol. Pasalnya, melebihi nilai hasil industri pengolahan yang hanya 13,14 persen dibanding tahun 2016. Dengan begitu, sudah barang tentu, kinerja ekspor pangan ini dipastikan menjadi salah satu variable utama dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
Hasil Kerja Keras
Kinerja ekspor pangan tersebut bukan terjadi begitu saja. Akan tetapi keberhasilanya karena kerja keras guna mengkongkretkan komitmen dalam mendorong ekspor hasil pertanian.
Selama kurun waktu 2017, Mentan Amran begitu optimal melakukan ekspor. Tercatat, pada Februari 2017, Mentan Amran telah membuat sejarah baru yang sebelumnya tidak pernah dicapai Indonesia, yakni ekspor beras di Merauke ke Papua Nugini. Di tahun sebelumnya, September 2016, Mentan Amran mengekspor beras organik di Tasik, Jabar ke Belgia dengan harga Rp 70 ribu per kg.
Selanjutnya dalam tempo tiga bulan, Agustus hingga Oktober 2017, Mentan Amran mengekspor bawang merah sampai empat kali. Pertama, ekspor bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah sebanyak 500 ton dari target 5.600 ton ke Thailand. Kedua, ekspor dari Surabaya, Jawa Timur sebanyak 247,5 ton ke Singapura. Ketiga, ekspor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Malaka, NTT ke Timor Leste sebanyak 30 ton dari target 200 ton. Terakhir, ekspor sebanyak 45 ton dari rencana 180 ton dari Enrekang, Sulawesi Selatan ke Vietnam.
Bukan hanya itu, Badan Karantina Kementan mencatat, bahwa ekspor bawang merah dari pintu pengeluaran di Cirebon, Jabar, per 29 Juli hingga 11 Oktober 2017 mencapai 1.151 ton dengan tujuan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Sedangkan dari pintu keluar Tanjung Perak Surabaya, Jatim, sebanyak 1.731 ton dengan tujuan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Kinerja gemilang ekspor pangan ini semakin menguatkan bahwa kebijakan pertanian pemerintahan Jokowi-JK benar-benar sebagai lokomotif pengejewantahan Nawacita. Mengapa demikian?Karena Pertama, telah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedua, telah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Menjaga Keberhasilan
Merujuk pendekatan ekonomi Keynesian, bahwa ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peningkatan nilai ekspor yang dicapai di atas, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi atau dengan kata lain terbentuk negara yang sejahtera.
Akan tetapi yang perlu disadari dan benar-benar untuk menguatkan kinerja ekspor pangan berkelanjutan, pemerintah perlu serius dalam optimalisasi potensi pertanian di wilayah perbatasan dan program pemanfaatan lahan tidur dan lahan rawa. Pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta harus bersinergi agar pemanfaatan lahan untuk pangan dapat diwujudkan.
Selain dari pada itu, pemerintah juga harus benar-benar memberikan jaminan pasar untuk petani. Berkaca pada kondisi yang sering terjadi dan berulang setiap tahun yakni disparitas harga yang tinggi antara petani dan pasar, serta harga yang diterima petani anjlok ketika panen. Solusinya adalah merevitalisasi peran Bulog agar kembali menjadi penyangga kebijakan pangan kita.
Dengan demikian, tidak berstatus perusahaan umum atau di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bulog harus menjadi badan pangan yang berdiri sendiri, yang tidak mencari keuntungan satu rupiah pun. Tidak seperti saat ini, dimana Bulog yang merupakan BUMN, diwajibkan untuk mencari keuntungan (profit).
Tidak kalah pentingnya, negara perlu mendorong tumbuhnya enterprenur dan inovator muda di bidang pertanian. Targetnya, generasi muda berebut akan melanjutkan kegiatan di sektor ini dan menjadi petani sukses.
Upaya dan langkah-langkah yang telah diuraikan diatas, tentu tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun menjadi tanggungjawab seluruh pihak termasuk swasta dan pemerintah daerah. Sinergitas dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan, akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang ekspor pangan kedepan dan memaksimalkan berbagai potensi sektor pertanian.
