MONITOR, Jakarta – Memasuki pemilihan kepala daerah (pilkada) serantak dan pemilihan umum (pemilu), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) merilis sedikitnya ada tiga provinsi di republik ini yang diduga rawan akan terjadinya konflik.
"Tiga provinsi yang rawan itu masing-masing Provinsi Maluku, Papua dan Kalimantan Barat," ungkap Sesmenko Polhukam Letjen TNI Yoedhi Swastono dalam acara diskusi bertajuk Peran Pemerintah dalam Mengawal Politik, Hukum dan Keamanan di musim Pilkada dan Pemilu di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/3).
Selain memetakan rawannya konflik pada penyelenggaraan pilkada serentak dan pemilu pada tingkat provinsi, Kemenpolhukam juga memetakan rawan konflik untuk tingkat kabupaten dan kota. Untuk tingkat kabupaten dan kota sedikitnya ada enam wilayah yang perlu diwaspadai.
"Jawa Tengah adalah wilayah yang paling aman saat perhelatan pilkada serentak dan pemilu digelar," ujar Yoedhi.
Menurut Yoedhi, pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman pada saat perhelatan pilkada serentak dan pemilu digelar.
"Tidak hanya itu pemerintah pun wajib hukumnya memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan pemilu," tegasnya.
Dipaparkan Yoedhi, dalam hal kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu diantaranya adalah berkaitan dengan masalah anggaran dan hukum.
"Berkaitan soal fasilitas hukum salah satunya adalah banyak calon tunggal dalam pilkada. Nah peran pemerintah disini harus bisa memfasilitasi persoalan hukum dari munculnya calon tunggal tersebut," pungkasnya.