MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqe mewajarkan langkah Presiden RI Joko Widodo yang hingga kini belum menandatangani UU MD3.
Pasalnya, kata dia, UU yang telah disahkan oleh legislatif Februari 2017 lalu dan berlaku mulai Kamis (15/3) kemarin itu, masih menyisahkan pasal-pasal yang mengganjal bagi publik, salah satunya yakni pasal penghinaan.
"Khusus untuk pasal penghinaan ini dampaknya pasti akan mengganggu demokrasi," kata Jimly saat menghadiri diskusi di kantor ICMI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/3).
Menurutnya, dengan dibelakukannya pasal tersebut maka kebebasan untuk bersuara dari masyarakat akan terbungkam, ditambah lagi sikap dari pihak berwajib yang menurut Jimly kini kian agresif dalam menanggapi penghinaan pejabat negara.
"Apalagi kalau polisinya rajin ada yang ngelaporin dikit, langsung ditangkep jadi nanti tidak boleh salah sedikit, salah langsung ditangkap," ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kelimpahan sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan…
MONITOR, Banda Aceh — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyatukan berbagai organisasi profesi guru lintas agama dalam Konfederasi Organisasi…
MONITOR, Palu - Forum Mahasiswa Indonesia Timur (FORMIT) menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak bencana…
MONITOR, Jakarta - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih menjadi salah satu sektor…
MONITOR, Jakarta – Ratusan ribu masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Sarinah, hingga Bundaran HI…