Soal Registrasi Kartu Seluler, Ketua DPR Minta Komisi I Tagih Penjelasan Kominfo

MONITOR, Jakarta – Menanggapi beredarnya kabar tentang Nomor Induk Kartu Keluarga (KK) dan Nomoer Induk Kependudukan (NIK) yang beredar luas di internet, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi I DPR untuk menagih penjelasan kepad a Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait masalah tersebut.

Ya, dengan beredarnya Nomor KK dan NIK tersebut, pengguna kartu seluler berpotensi menggunakan data orang lain untuk mendaftarkan kartunya. Terlebih dikhawatirkan, kartu-kartu tersebut disalah gunakan untuk kegiatan kejahatan cyber.

"Meminta Komisi I DPR memanggil Kemenkominfo untuk menjelaskan kebijakan (registrasi kartu seluler) tersebut. Mengingat NIK dan Nomor KK merupakan data pribadi dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (6/3).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta Komisi I menagih penjelasan pemerintah terkait sistem keamanan yang digunakan untuk kebijakan tersebut, pasalnya, pemerintah harus bisa menjamin agar tidak terjadi penyalahgunaan NIK dan Nomor KK para pengguna seluler.

Untuk itu Bamsoet menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi masing-masing.

"Masyarakat agar dapat berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada orang lain tanpa tujuan yang jelas," pungkas Politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya, Kominfo mengakui bahwa ada penyalagunaan Nomor KK dan NIK untuk registrasi nomor seluler, namun kementerian tersebut membantah adanya kebocoran data. Hal itu mengingat kedua data tersebut bisa didapatkan berbagai pihak dengan segala cara.

Hingga kini Komifo melalui Plt Kepala Biro Humasnya, Noor Iza diketahui telah melakukan pendalaman terkait temuan penyalahgunaan tersebut.