MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan produksi aluminium nasional, dengan menargetkan sebanyak 1,5-2 juta ton pada tahun 2025.
Untuk itu, diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah agar industri yang sudah ada dapat melakukan ekspansi atau menarik investasi baru.
"Beberapa upaya yang telah kami laksanakan, antara lain fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjalankan program hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah, dan memacu penggunaan produksi dalam negeri," kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto di Jakarta, Jumat (23/2).
Pentingnya menggenjot produksi aluminium ini, kata dia, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam hal ini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, salah satu PSN yang tengah diakselerasi pengembangannya. Apalagi, Inalum memikul amanah penting dari negara sebagai induk dalam holding BUMN pertambangan.
"Kami mengapresiasi atas selesainya pelaksanakan proyek Inalum pada tahun 2017 yang menghasilkan produk aluminium sebesar 260 ribu ton per tahun," ujar Harjanto.
Total kapasitas tersebut, terdiri dari produksi ingot alloy 90 ribu ton, billet aluminium 30 ribu ton, dan aluminium ingot primer 140 ribu ton per tahun. Sedangkan, kebutuhan aluminium dalam negeri saat ini mencapai 900 ribu ton per tahun.
MONITOR, Jakarta - Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2024, aplikator penyedia…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota hari ini melakukan…
MONITOR, Jakarta - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mengecam keras Israel terkait temuan kuburan massal…
MONITOR, Jakarta - Tim U-23 Indonesia akan bertemu Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala…
MONITOR, Sumbawa - Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang…
MONITOR, NTB - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki…