Categories: HUKUMNASIONAL

Kartu Kuning ke-3 untuk MK

Pada hari Selasa 20 Febuari 2018, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan pelaporan adanya dugaan kuat pelanggaran etik dan perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (Terlapor). 

Laporan ini berkaitan dengan perbuatan Terlapor yg diduga mengunggah tulisan di sebuah Grup Whatsapp.

Bahwa pesan yang diunggah oleh Terlapor selain berisi tentang komentar secara terbuka atas perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016) juga mengandung kata-kata kasar hingga informasi yang tidak benar dan menyesatkan. 

Bahwa secara implisit, substansi pesan yang diduga diunggah oleh Terlapor ke dalam grup Whatsapp tersebut juga memperlihatkan sikap Terlapor yang berpihak dan/atau condong pada pihak Pemohon Perkara, sekaligus menstigma dan/atau mendiskreditkan komunitas tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

PBHI melihat ada pelanggaran peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 09/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi, khususnya pada prinsip-prinsip:
 
– Prinsip Ketakberpihakan, khususnya pada penerapan angka 1,2 dan 4
– Prinsip Integritas khususnya pada 
penerapan angka 1 dan 2; 
– Prinsip Kepantasan dan Kesopanan khususnya pada penerapan angka 1, 2 dan 3;
– Prinsip Kesetaraan khususnya pada penerapan angka 1 dan 2; serta
–  Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan khususnya pada penerapan angka 4.

PBHI berharap Dewan Etik MK melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan memberikan sanksi yang tegas bila yang bersangkutan terbukti bersalah. 

Recent Posts

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

17 jam yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

20 jam yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

2 hari yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

2 hari yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

2 hari yang lalu