Sandi: Sodetan Ciliwung jadi Skala Prioritas Pemprov DKI Atasi Banjir

MONITOR, Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, kalau pengerjaan sodetan sungai Ciliwung sudah pasti dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan guna mendukung lancarnya pengerjaan sodetan Sungai Ciliwung, Sandi panggilan akrab dari Wagub ini, mengatakan masih dalam tahap negoisasi dan dialog dengan beberapa warga yang saat ini masih tidak mau direlokasi.

"Pengerjaan sodetan Ciliwung ini jadi prioritas DKI, untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Jadi memang harus jalan, " ujar Sandi di Balaikota Jakarta.

Sekedar diketahui, desakan agar Pemprov DKI segera merealisasikan pengerjaan sodetan Ciliwung dari Bidara China Hingga Jl DI Panjaitan tengah gencar di suarakan Fraksi PDIP DPRD Jakarta.

Sebab, menurut PDIP, proyek penanggulangan banjir yang digagas Presiden Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI, hingga saat ini belum terlaksana akibat terkendala pembebasan lahannya.

"Sodetan Ciliwung harus jadi prioritas tahun 2018 soal pembebasan lahannya," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono.

Dengan dibangun sodetan, maka debit banjir di Kali Ciliwung pada saat banjir bisa dikurangi lebih dari 30 persen ke sodetan yang dialirkan ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Menurut Sandi, warga yang terkena relokasi bakal menempati rumah susun (rusun) hibrida.

"Kita harus sediakan seperti ini pendekatannya, sebetulnya. Hybrid housing dan itu yang sekarang kita lagi pacu bagaimana mereka dapat rumah tinggal di dekat tempat mereka sekarang," katanya.

Rumah hibrida yang dimaksud Sandi semacam rusun mini. Tingginya hanya 5-6 lantai dan tidak tersedia fasilitas elevator namun didukung dengan sanitasi dan air bersih.

Konsep rusun hibrida rencananya bakal dibangun di Penjaringan, Jakut, yang tujuannya untuk mengentaskan kampung kumuh.

Dirinya juga menyinggung proses pembebasan lahan di Bidara China yang menurutnya, antara pemprov dengan warga sudah mencapai titik temu mengenai kompensasi.

"Pembebasan lahan milik privat keliatannya sudah sepakat kompensasinya. Kita harap juga yang dari privat itu bisa memberikan subsidi silang pada masyarakat yang selama ini tinggal di lahan tersebut, dan mereka akan mendapat kompensasinya," pungkasnya.