MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta hari ini, Jumat (2/2), meluncurkan sebuah program bernama Sistem Integrasi Layanan Kependudukan 3 in 1 atau dikenal 'Si Dukun 3 in 1'. Program ini bertujuan untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan layanan publik baik administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil, terutama hak anak.
"Kita meluncurkan sistem 3 in 1 karena program ini, adalah salah satu komitmen kita untuk memudahkan warga Jakarta dalam mendapatkan hak-haknya. Ini kita lakukan 100 persen untuk anak-anak di Jakarta agar memiliki seluruh dokumen kependudukan dengan lengkap dan baik," kata Anies kepada MONITOR, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan, Jl. Budi Kemuliaan No. 25, Gambir, Jakarta Pusat.
Anies menjelaskan, program ini sudah beroperasi di sepuluh rumah sakit di Jakarta. Dengan tiga rumah sakit yang menjadi percontohan di RSIA Budi Kemuliaan, RSUP Fatmawati dan RSUD Tanjung Priok. Sedangkan RSIA Budi Kemuliaan merupakan RS swasta pertama di DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan 'Si Dukun 3 in 1'.
"Program ini merupakan program integrasi antara tiga instansi yaitu Disdukcapil, BPJS, dan rumah sakit," jelas mantan Mendikbud RI ini.
Lebih jauh Anies menjelaskan, setiap anak yang baru lahir akan langsung mendapatkan akta kelahiran yang sudah memiiki nomor identitas kependudukan (NIK). NIK diintergrasikan dengan data keluarga sehingga KK langsung bisa dicetak di RSIA Budi Kemuliaan. Selain itu, NIK bayi tersebut telah terintegrasi dengan data BPJS, dengan begitu bayi yang baru lahir bisa menikmatoi fasilitas kepesertaan BPJS.
Tentunya, Anies sangat berharap kerjasama dengan seluruh rumah sakit untuk memberikan fasilitas sebaik mungkin. Disdukcapil juga menempatkan tenaga operator untuk mengintegrasikan database kependudukan secara online ke database BPJS kesehatan dengan kunci akses ‘NIK.Si Dukun 3 in’.
Anies pun mengimbau agar tim dari Dukcapil bisa bekerja untuk menjalankan program ini. Caranya, semua proses tersebut cukup dilakukan di RS tempat berlangsungnya persalinan. Orang tua hanya perlu mendatangi kelurahan untuk meminta tanda tangan lurah pada kartu keluarga.
"Saya sampaikan kepada tim Dukcapil bahwa agar proses dibuat efisien dan efektif," terang Anies.