Pansus DPR Godok Rekomendasi Pembentukan Dewan Pengawas KPK

MONITOR, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan mengirimkan rekomendasi hasil kerja mereka ke Presiden Joko Widodo dan KPK.

"Jadi begini, rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK. Rekomendasi ke KPK itu konteksnya temuan yang dihasilkan Pansus supaya ditindaklanjuti KPK," ujar Anggota Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu saat dihubungi wartawan, Kamis (1/2).

Salah satu yang menjadi fokus rekomendasi untuk Presiden dan KPK itu, kata Masinton, yakni usulan agar KPK diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas). Dimana Dewas tersebut nantinya bertugas memantau sepakterjang KPK dalam pengusutan perkara korupsi agar tidak terjadi penyimpangan.

"Ya, Dewas nanti dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPK tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan ataupun abuse of power. Maka perlu dibentuk dewan pengawas," katanya.

Dengan rekomendasi tersebut, nantinya Presiden diminta membuat aturan tentang Dewas yang isinya memastikan KPK tidak bertindak sewenang-wenang dan Dewas tidak akan mengintervensi kerja penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK.

"Ini umpamanya oleh Presiden diterbitkan apalah. Nah, Dewas ini fungsinya bukan untuk intervensi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK. Tapi Dewas ini berfungsi untuk memastikan tugas pelaksanaan KPK sesuai dengan koridor hukum," papar Politisi PDIP itu.

Sebelumnya, diketahui Pansus telah menyusun draf yang berisi 10 poin rekomendasi untuk KPK. Secara keseluruhan menyangkut aspek kelembagaan KPK, kewenangan KPK, anggaran dan tata kolola sumber daya manusia. Salah satu poin memuat rekomendasi kepada Presiden dan KPK agar membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal yang diisi  tokoh-tokoh berintegritas melalui Peraturan Presiden.

Laporan akhir penyelidikan Pansus terhadap tugas dan fungsi KPK tersebut diakui Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar telah diterima seluruh fraksi dan dibicarakan pada tingkat fraksi. Sebelum nantinya dilaporkan di akhir masa sidang.